MANOKWARI, Linkpapua.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemprov, Senin (17/1/2022). Dominggus mengingatkan, alokasi APBD harus menyentuh rakyat sebagai objek pembangunan.
“Alokasi dana yang tersebar di seluruh OPD relatif cukup besar. Ini perlukan keseriusan dan komitmen para kepala OPD dalam mengelola anggaran. Sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat sebagai objek pembangunan,” terang Dominggus.
Dominggus mengungkapkan, keuangan daerah menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Efektivitas pemanfaatan APBD dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat bergantung kepada alokasi dan pelaksanaan yang tepat sasaran.
“Koordinasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik antara tim anggaran pemerintah daerah perangkat daerah dan juga DPR baik di tingkat badan anggaran maupun komisi, pembahasan secara intensif sehingga APBD Papua Barat tahun 2022 dapat ditetapkan tepat waktu,” ungkapnya.
APBD Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp6,7 triliun. Alokasi anggaran tersebar dalam 47 DPA organisasi perangkat daerah. Seluruh anggaran ini dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang berbasis pada kepentingan publik.
Selain itu kata dia, juga diharapkan terciptanya sinergitas hasil-hasil pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur mengingatkan kepada para pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi sebagai pengguna anggaran untuk senantiasa bekerja secara jujur dan sungguh-sungguh disertai dengan niat yang tulus untuk membangun Papua Barat.
“Saya perintahkan pimpinan perangkat daerah untuk segera mempersiapkan langkah-langkah teknis lebih lanjut, sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Agar efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di masing-masing OPD dapat dilakukan tepat waktu dan taat asas,” ucapnya.
Menurutnya, dalam mengelola APBD bukan hanya butuh kejujuran. Tapi juga, kerja keras, kerja sama dan pembinaan unsur pimpinan kepada bawahan sangatlah penting.
“Kita tetap bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dengan berpegang pada prinsip anggaran berbasis kinerja. Saya tekankan kepada semua pimpinan perangkat daerah, untuk memperhatikan dan berkerja sesuai dengan keluaran maupun hasil yang diharapkan dari setiap sub kegiatan,” pintanya.
Masih kata Dominggus, semua penggunaan APBD harus mencerminkan tingkat efektivitas dari kegiatan tersebut. Karena itu dibutuhkan transparansi seluruh stakeholder agar masyarakat bisa ikut mengakses informasi pembangunan
“Uang rakyat yang tercantum dalam seluruh dokumen anggaran dapat dipersiapkan dan dikelola secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Yang juga menjadi perhatian adalah laporan keuangan OPD yang harus segera disampaikan kepada BPKAD serta menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK. Dominggus mengingatkan, Papua Barat sudah tujuh tahun berturut-turut memperoleh penilaian BPK atas laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Prestasi ini harus kita pertahankan. Tentu dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” imbuhnya. (LP2/Red)
