Aksi Massa di Manokwari Tolak Jokowi 3 Periode dan DOB Papua

Published on

MANOKWARI, linkpapua.com – Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat pada Senin siang (11/4/2022) menggelar aksi demo di traffic light Makalo. Sambil berorasi, massa juga membentangkan spanduk menolak masa jabatan presiden 3 periode.

Salah satu orator Rusmanudin menyampaikan penundaan pelaksanaan Pemilu yang seharusnya digelar tahun 2024 merupakan tindakan melawan konstitusi.

Baca juga:  Persiapan MTQ di Kaitaro, Kasihiw Janji Suntik Rp20 Miliar

“Aksi yang kami lakukan ini sebagai dukungan terhadap demokrasi yang diraih dengan susah payah. Jangan karena kepentingan orang-orang tertentu sehingga dipaksakan penundaan Pemilu. Jika penundaan Pemilu disampaikan karena alasan Covid, kenapa di tahun 2020 pilkada serentak tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Selain wacana perpanjangan masa tugas presiden, yang juga disuarakan adalah sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro-rakyat. Di antaranya, naiknya harga BBM, kenaikan harga bapok dan kenaikan PPN.

Baca juga:  Mahasiswa Protes Rencana PLN Ambil Alih Kantor UPTD PPA Manokwari

Yang juga menjadi tuntutan adalah keputusan pemerintah dengan menyutujui adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua. Massa menganggap kehadiran DOB bukan merupakan aspirasi masyarakat. Tapi keinginan elit-elit politik.

“Adanya kehadiran DOB di tanah Papua hanya demi kepentingan elit politik. Ini yang menjadi pertanyaan dari kita semua. Padahal dari kajian akademisi pemekaran DOB tidak menjadi kebutuhan di daerah,” tutup Ketua Pilar Pemuda Papua Barat Jekson Kappisa.

Baca juga:  Tutup Konferensi Pemuda Katolik Se-Papua Barat, Ini Pesan Gubernur 

Sebelumnya masa berkumpul di depan kampus Unipa dan kantor Kelurahan Manokwari Barat. Aksi tersebut di bawah pengawalan dari Polres Manokwari. (LP3/Red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Lantik 5 Kepala Kampung dan 30 Anggota Bamuskam, Bupati Tekankan Tata Kelola Pemerintahan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Sebanyak 30 anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lima kepala kampung...

Cegah Aksi Premanisme, Ops Pekat Polda Papua Barat Lakukan Patroli Dialogis

MANOKWARI, Linkpapua.id– Dalam rangka mencegah aksi premanisme serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat...

‎Pasien Batu Ginjal Akui Terbantu JKN, Tak Ada Biaya Tambahan Selama Perawatan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ahmad Shabir (46), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan...