Manokwari- Realisasi belanja negara dalam struktur APBN di Provinsi Papua Barat hingga quartal III tahun 2020 sudah mencapai 76,13 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo pada konferensi pers di Manokwari, Kamis (1/10), mengutarakan bahwa alokasi anggaran pemerintah pusat sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2020 sebesar Rp 25,5 triliun.
“Dari anggaran tersebut, hingga akhir triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp19,44 triliun. Ini meliputi belanja pemerintah pusat, pagu TKDD (transfer ke daerah dan dana desa),” ucap Hari.
Realisasi belanja pemerintah pusat sari Rp 6,57 triliun alokasi tahun, hingga triwulan III sudah mencapai Rp 3,8 triliun. Sedangkan transfer daerah dan dana desa dari Rp 18,96 triliun terealisasi Rp15,62.
“Realisasi belanja pusat mencapai 58,08 persen sedangkan pada TKDD sudah 82,39 persen,” kata dia lagi.
Dia menjelaskan, belanja negara di Papua Barat disalurkan oleh tiga unit kerja yakni KPPN Manokwari, KPPN Sorong serta KPPN Fakfak. Tiga unit kerja ini menyalurkan belanja pusat, dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK non-fisik, dan dana desa dengan total pagu mencapai Rp 9,87 triliun.
“KPPN Manokwari hingga triwulan III, merealisasikan Rp 3,34 triliun, KPPN Sorong Rp 2,61 triliun. Sedangkan Fakfak Rp 650,50 miliar,” ucapnya menambahkan.
Khusus untuk realisasi belanja kementerian /lembaga di Papua Barat Barat, terdapat beberapa instansi yang sudah mencapai 60 persen realisasi belanjanya, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Keuangan.
Sedangkan kementerian/lembaga yang belum mencapai 60 persen meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan serta Komisi Pemilihan Umum.
“Untuk itu perlu upaya ekstra dan perhatian serius. Bapak Presiden menginginkan perekonomian nasional tetap stabil ditengah pandemi. Investasi tidak bisa diharapkan. Satu-satunya cara adalah dengan kebijakan fiskal ini,” pungkasnya. (LPB1/red)
