MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota Komisi IX DPR RI Obet A Rumbruren memberikan peringatan kepada seluruh pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat. Dia menegaskan agar pihak pengelola tidak menyalahgunakan program tersebut demi mengejar keuntungan pribadi semata.

Obet menekankan hal itu saat sosialisasi program MBG di RM Bu Isti, kawasan Anday, Kabupaten Manokwari, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini melibatkan ratusan peserta dan koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Manokwari untuk membahas pemenuhan gizi anak sekolah hingga balita.

“Pengelola program harus memiliki jiwa sosial dan tanggung jawab kepada masyarakat, bukan hanya berorientasi pada keuntungan. Standar gizi dan keamanan pangan juga wajib dijaga agar kualitas makanan tetap baik dan aman dikonsumsi,” katanya.

Obet menjelaskan integritas pengelola di lapangan, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi kunci keberhasilan program. Dia meminta pengawasan diperketat guna mencegah adanya oknum yang mencari keuntungan dari dana pemenuhan gizi masyarakat.

“Program ini sangat baik dan perlu didukung penuh karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mencegah anak-anak mengalami kekurangan gizi. Namun, pengawasan harus diperketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Program MBG menyasar peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk para santri di pondok pesantren. Selain itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga menjadi target utama dalam upaya menekan angka stunting di daerah.

Pemerintah menggunakan program ini sebagai strategi memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan produktif. Keamanan pangan dan standar nutrisi yang diberikan wajib memenuhi kriteria kesehatan yang ketat.

Sementara itu, DPR RI melalui Komisi IX berkomitmen melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi anggaran secara berkala di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap paket makanan yang disalurkan berdampak nyata bagi kesehatan generasi muda.

Obet menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program di lingkungan masing-masing sangat diperlukan. Partisipasi warga dapat memastikan distribusi makanan bergizi tersebut tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan. (LP14/red)