RUU PBD Disetujui, Tokoh Pejuang Pemekaran Minta 4 Distrik Dikembalikan ke Papua Barat

Published on

MANOKWARI, Pasca RUU Pemekatan provinsi Papua Barat Daya (PDB) disetujui jadi inisiatif DPR RI, Tokoh pemekaran Papua Barat minta 4 distrik dari Manokwari Raya yakni Distrik Senopi, Kebar, Amberbaken dan Mubrani agak dikembalikan ke wilayah kandungnya, Provinsi Papua Barat sebelum penetapan dilakukan oleh DPR RI.

Hal ini ditegaskan oleh Salah satu Tokoh Besar Arfak sekaligus pejuang lahirnya Provinsi Papua Barat, Obet Arik Ayok Rumbruren dalam pertemuan para Kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan Tim DOB Kabupaten Manokwari Barat bersama Bapak Kapolda Papua barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Sabtu (9/7/22).

Baca juga:  Hermus Beri Selamat Provinsi PBD, tapi Minta 4 Distrik Dikembalikan ke Manokwari

Ayok mengatakan awalnya kesepakatan awal antara Bupati Tambrauw dengan Gubernur Papua Barat untuk dimasukkan 4 distrik ke Tambrauw karena keputusan MK yang kontroversial.

” Yang diistilahkan Komisi II DPR RI “check in'”, harus dilakukan check out sekarang. Bukan “check in” lagi ke Provinsi Papua Barat Daya, tegas Ayok.

Baca juga:  Hengki Haryadi Gantikan Yulius Audie sebagai Kapolda Papua Barat Daya

“Masalah 4 distrik masuk ke Kabupaten Tambrauw sudah menimbulkan konflik lama, jangan diperparah lagi dengan masukan wilayah adat Arfak ini ke Provinsi Papua Barat Daya. 4 distrik Itu wilayah Arfak Manokwari Raya, bukan Sorong Raya, ” lanjut Ayok.

Ayok mengatakan Masyarakat dengan  antusias tinggi dan menghargai niat pemerintah pusat yang memekarkan Papua dengan ikatan kultural dan suku. Namun tindakan memasukan 4 distrik ke PBD sama saja menghancurkan suku besar Arfak dan menghancurkan Provinsi Induk Papua Barat .

Baca juga:  Kebakaran Kompleks Borobudur, BPBD Papua Barat Berlakukan Masa Tanggap Darurat 14 Hari

“Serta mempersulit rentang kendali pelayanan pemerintahan di 4 distrik ini, yang hanya 2 jam Jam ke Manokwari harus berurusan 12 -15 jam ke Sorong, ” beber  Ayok.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan Pj gubernur Papua Barat diminta segera memanggil bupati Manokwari dan bupati Tambrauw untuk mengeluarkan 4 distrik sebelum ditetapkan Provinsi Papua Barat Daya.

“Pemerintah Kabupaten Tambrauw dibawa kepemimpinan Pj bupati yang sekarang memimpin diminta lebih bijak melihat persoalan ini, ” pungkas Ayok. (LP2/red) 

Latest articles

Tim Task Force Hanura Sambangi Papua Barat, Perkuat Struktur Partai

0
MANOKWARI, Linkpapua.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Papua Barat mulai memperkuat konsolidasi organisasi menyambut tim task force dari DPP...

More like this

Tim Task Force Hanura Sambangi Papua Barat, Perkuat Struktur Partai

MANOKWARI, Linkpapua.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Papua Barat...

Joko Lingara Resmi Bergabung dengan Hanura, Dipercayakan Pimpin DPC Teluk Bintuni

MANOKWARI, Linkpapua.id – Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, resmi bergabung dengan Partai Hati...

Masrawi Aryanto Nahkodai IPSI Manokwari, Fokus Persatuan dan Prestasi Atlet

MANOKWARI, Linkpapua.id – Masrawi Aryanto, S.Pd., terpilih sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)...