Frans N. Awak: Industri Teluk Bintuni Prioritas, Masuk RPJMN

Published on

BINTUNI, Linkpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Industri di Aula Efano Glasilia, Jalan Awarepi, Teluk Bintuni, Jumat (5/8/2022).

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Teluk Bintuni, Frans N. Awak, Kelapa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP), Irai Suartika, Kepala Disperindagkop dan UKM, Julius Bandi, serta tokoh masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Sekda ditandai dengan tabuh tifa sebanyak tujuh kali.

Baca juga:  Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024

Sambutan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, yang dibacakan Frans mengungkapkan bahwa industri merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan perekonomian nasional.

Baca juga:  Pemkab Bintuni salurkan beras bantuan sosial program PKH

“Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 merupakan implementasi dari komitmen pembangunan nasional yang terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di luar Jawa untuk untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi,” kata Frans.

Frans mengatakan bahwa kawasan industri Teluk Bintuni sendiri merupakan salah satu dari prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Baca juga:  Wabup Bintuni Kunjungi Warga Distrik Tomu, Janjikan Kapal Roro hingga Respons Isu Miras

“Dikarenakan memiliki sumber daya alam (SDA) untuk mendukung industri Petrokimia yang diharapkan menarik investasi sebesar Rp1,76 triliun serta investasi sebesar USD800 juta dari pengembangan industri methanol dan turunannya serta industri ammonia dan turunannya,” bebernya. (LP5/Red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

DPRK Teluk Wondama Minta Percepatan Pembangunan Gereja Jelang Sidang Sinode GKI

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan...

Kodim Manokwari Kejar Pembangunan 75 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kodim 1801/Manokwari mengejar pembangunan 75 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di...

Petugas Terbatas, Dinas PKHP Manokwari Gandeng Relawan Periksa Hewan Kurban

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (PKHP) Kabupaten Manokwari, Papua Barat,...