OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Hal itu terungkap dalam Sarasehan Industri Perbankan bertema “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet di Bank” di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Forum tersebut membahas penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam penanganan kredit macet di bank.

“Konsep Business Judgement Rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dian mengatakan BJR penting untuk memberi perlindungan hukum kepada bankir dalam mengambil keputusan bisnis. Perlindungan itu berlaku jika keputusan diambil dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Baca juga:  OJK Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti

Dia menilai regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum perlu berjalan selaras. Menurutnya, hal itu dibutuhkan untuk menjaga profesionalisme dan integritas industri perbankan.

Selain itu, Dian berharap regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan memiliki pemahaman yang sama terkait BJR. Kesamaan pemahaman diperlukan dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan.

Dalam forum itu, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Jupriyadi menekankan pentingnya kesamaan penafsiran hukum. Dia menyebut penafsiran yang sama dibutuhkan dalam penerapan norma pidana di bidang perbankan.

Baca juga:  Pemda Diminta Cari Investor dan Jamin Keamanan untuk Membuka Lapangan Kerja di Papua Barat

Jupriyadi menjelaskan konsep BJR dapat diterapkan sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat itu meliputi keputusan diambil dengan itikad baik, sesuai prosedur, tanpa benturan kepentingan, dan disertai upaya mitigasi risiko secara maksimal.

“Jika seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk kredit macet akibat faktor eksternal di luar kendali bank, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis dan bukan tindak pidana,” ucapnya.

Jupriyadi juga menegaskan pentingnya prinsip ultimum remedium dalam penyelesaian persoalan perbankan. Prinsip itu menempatkan jalur pidana sebagai langkah terakhir jika tata kelola perusahaan yang baik sudah dijalankan.

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Didik Farkhan Alisyahdi menyebut BJR sebagai instrumen anti kriminalisasi bagi pejabat bank. Namun, perlindungan itu berlaku selama lima unsur terpenuhi.

Baca juga:  OJK-Bareskrim Perkuat Kolaborasi Berantas Scam, Kerugian Masyarakat Tembus Rp 9 T

Lima unsur itu meliputi keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang cukup dan benar, menerapkan prinsip kehati-hatian, bebas benturan kepentingan, serta sesuai kewenangan. Didik menegaskan perlindungan BJR tidak berlaku jika ada manipulasi, kolusi, pengabaian prinsip kehati-hatian, atau penyampaian informasi palsu.

“Kerugian yang terjadi dalam kondisi tersebut tidak lagi dianggap sebagai risiko bisnis, melainkan akibat dari suatu kejahatan,” ucapnya.

OJK berharap industri perbankan memahami penerapan BJR sebagai perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis. Perlindungan itu mencakup pemberian kredit dan pembiayaan selama dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan perundang-undangan. (LP14/red)

Latest articles

Bawa Potensi Mangrove Papua Barat ke COP31 Turki, Prof Charlie Tekankan...

0
ANTALYA, LinkPapua.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Prof Charlie D Heatubun memperkenalkan potensi mangrove Papua Barat dalam forum Conference of...

More like this

Ingat! Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

JAKARTA, LinkPapua.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan seluruh gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi...

Dalam Rangka HEKRAFNAS, GEKRAFS Papua Barat Gelar Charity di Pasar Wosi

MANOKWARI, Linkpapua.id-Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Papua Barat melaksanakan kegiatan charity atau aksi peduli...

Nilai Ekspor Papua Barat Agustus 2026 Melonjak Jadi US$297,51 Juta, Didominasi Bahan Bakar Mineral

MANOKWARI, LinkPapua.id – Nilai ekspor Papua Barat pada Agustus 2026 melonjak menjadi US$297,51 juta....