Dana Hibah Belum Cair, KONI Papua Barat: Persiapan Kita Menuju PON Terhambat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com-Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat mulai mempersiapkan berbagai cabang menuju Pra PON 2023. Namun sebulan menjelang kualifikasi, Pemprov Papua Barat belum menyetujui pencairan dana hibah untuk KONI.

Dalam rapat pengurus yang digelar Rabu (19/4/23) di kantor KONI Papua Barat di Susweni, Manokwari, disepakati beberapa poin terkait rencana pelaksanaan Gema PON XXI dan Pencanangan Puslatda Pra-PON 2023. Salah satu poinnya, KONI berharap dana hibah segera dicairkan agar even menuju PON ini bisa terselenggara.

Sekretaris Umum KONI Papua Barat, Joni Saiba usai rapat mengatakan pihaknya membentuk panitia pencanangan gema PON dengan menggelar lomba lari 10 K yang akan melibatkan beberapa kabupaten di Manokwari Raya.

“Lomba 10 K sesuai dengan rancangan, ada hadiah yang direbut hadiah itu masih berupa uang tunai tapi besarnya kita belum bisa untuk menyampaikan itu,”ujar Saiba.

Baca juga:  Alasan Dominggus tak Hadiri Pelantikan Pj Gubernur Papua Barat

Dia juga mengatakan setelah pengurus KONI Papua Barat dilantik 23 Maret 2023 lalu, sejumlah program kerja sudah berjalan terutama menghadapi kualifikasi Pra-PON dan PON XXI di Aceh-Sumatera Utara.

“KONI sudah melaksanakan sesuai amanat Undang-undang keolahragaan, untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi. Namun, sementara ini kita ada kendala dalam program kerja. Itu adalah pemberian bantuan hibah,” jelasnya.

Dikatakan Saiba, pemerintah sudah jelas di dalam aturan bahwa, untuk pemberian hibah telah ditetapkan Presiden dituangkan oleh peraturan Mendagri.

“Itu pemberian hibah ke setiap organisasi, apapun di dalamnya atau termasuk KONI itu sendiri adalah 15 persen. Itu undang-undang yang menyatakan, pihak pemerintah wajib untuk memberikan bantuan hibah ke setiap organisasi manapun termasuk KONI,” tambah Saiba.

Ketua Bidang Bimbingan Prestasi (BINPRES) KONI Papua Barat, Adolfina Oray mengungkapkan, BINPRES telah merencanakan dan merancang Gema PON.
Gema PON untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa, tahun ini adalah tahun babak kualifikasi PON yang menyeleksi atlet kualitas tinggi untuk bisa masuk ke PON.

Baca juga:  Wakil Bupati Teluk Bintuni Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

“Dalam Gema PON akan dilakukan lomba lari 10 km. Lomba lari ini sudah kita siapkan 3 kategori yaitu pemula, prestasi dan kategori penggembira. Tujuannya untuk mengikut sertakan semua masyarakat dengan batas-batas usia yang telah ditentukan oleh panitia dalam kegiatan Gema PON,” terang Adolfina.

Dia menyebut, pelaksanaan Gema PON tidak bisa ditunda, sebab pada Mei-Desember 2023 adalah babak kualifikasi yang harus diikuti oleh 38 cabor yang ada di KONI Provinsi Papua Barat.

“Lomba lari ini diikuti oleh Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni. Tidak hanya dilaksanakan di Manokwari Raya saja, tetapi juga akan dilaksanakan di Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Panitia menargetkan lomba lari 10K diikuti 1000 orang,”jelasnya.

Baca juga:  Bantuan Keuangan Parpol, Pj Gubernur Papua Barat Ingatkan Batas Penyerahan Laporan

Di kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hubungan antar lembaga KONI Papua Barat, Bambang Nugroho menekankan bahwa, saat ini kondisi Papua Barat sudah siap berpartisipasi pada babak kualifikasi PON yang akan dimulai pada Mei 2023.

“Tinggal seminggu ke depan dan 575 atlet dari 37 cabang olahraga sudah bersiap untuk berkompetisi dalam rangka berpartisipasi pada PON di Aceh dan Sumatera utara tahun depan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah sampai saat ini persiapan itu belum maksimal, dikarenakan dana hibah untuk KONI itu belum dicairkan pemerintah daerah,” tambahnya.

KONI kata Bambang, sangat memohon kepada Pemerintah daerah agar dana Hibah untuk alokasi KONI segera dicairkan.(LP3/Red)

Latest articles

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19 persen menjadi Rp4.118.000 mendapat tanggapan berbeda dari kalangan pengusaha dan...

More like this

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Apindo Waspadai PHK-Serikat Pekerja Nilai Kenaikan Sudah Cukup

MANOKWARI, LinkPapua.id - Rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat 2027 sebesar 7,19...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen, Derek Ampnir Ungkap Pertimbangan dan Strategi Pengawasan Perusahaan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...

UMP Papua Barat 2027 Naik 7,19 Persen Jadi Rp4,118 Juta, Upah Sektor Migas dan Tambang Rp6,303 Juta

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)...