Wapres Ma’ruf Amin Minta Anggota BP3OKP Kawal Program Percepatan Pembangunan Papua

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Enam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang mewakili tiap provinsi di Papua dilantik di Jakarta, Senin (29/5/2023). Pelantikan dilakukan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin.

Para anggota BP3OKP yang dilantik adalah Alberth Yoku (perwakilan Provinsi Papua), Irene Manibuy (perwakilan Provinsi Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (perwakilan Provinsi Papua Selatan), Pietrus Waine (perwakilan Provinsi Papua Tengah), Hantor Matuan (perwakilan Provinsi Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw (perwakilan Provinsi Papua Barat Daya).

Baca juga:  Wapres Kunker ke Tiga Provinsi di Tanah Papua, Ini Agendanya

Sebagai Ketua BP3OKP, Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada para anggota BP3OKP mengawal Program Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2022–2041.

Baca juga:  Sambangi Papua Barat, Wapres Titip "PR" untuk Gubernur dan Bupati

“Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan,” ujarnya.

BP3OKP, kata dia, bertanggung jawab utama dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, serta koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua.

Wapres Ma’ruf Amin juga meminta anggota BP3OKP mengawal tiga misi besar dalam percepatan pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Baca juga:  Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Kunjungi Papua Barat, Ini Agenda Lengkapnya

Penunjukan keenam anggota BP3OKP ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Presiden RI Nomor 15/M Tahun 2023 mengenai Pengangkatan Enam Anggota BP3OKP.

Masa jabatan anggota BP3OKP yang mewakili tiap provinsi di wilayah Papua adalah lima tahun. (LP9/Red)

Latest articles

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam regulasi Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan...

More like this

Regulasi OAP, MRPB Tegaskan Berani Tolak Pasal Tak Akomodatif

MANOKWARI, LinkPapua.id – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan keberanian untuk menolak pasal dalam...

Mudah Pindah Faskes JKN, Bumil di Manokwari Terbantu Sambut Persalinan Anak Ke-4

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ibu hamil (bumil) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ema Onawame (27)...

Patrick Meyer Dorong Penguatan Anggaran Perumda Minyei Arfak

MANOKWARI, Linkpapua.id-Anggota Komisi II DPRK Manokwari Patrick Y. Meyer mendorong Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan...