Pemkab Manokwari Akhirnya Serahkan LKPJ ke DPRD, Sekda: Terlambat karena Sibuk

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari akhirnya menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari tahun anggaran 2022 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, Henri Sembiring, mengakui keterlambatan penyerahan materi LKPJ ini yang seharusnya dilakukan pada Maret 2023 lalu. Keterlambatan ini, kata dia, disebabkan karena sejumlah kesibukan.

Baca juga:  Sorong Darurat Begal, Tokoh Masyarakat Desak Polisi Tembak di Tempat

“LKPJ Bupati Manokwari tahun 2022 sudah kita serahkan ke DPRD Manokwari pekan lalu. Memang sudah sangat terlambat karena beban kerja di Bappeda mulai dari penyelesaian RKA, penghitungan gaji guru SMA/SMK yang kewenangannya sudah diberikan ke pemkab. Dengan kesibukan itu sehingga terlambat dibuat,” ujarnya, Selasa (13/6/2023).

Setelah penyerahan, Henri menjelaskan pihaknya saat ini menunggu jadwal pembahasan yang akan ditentukan DPRD Manokwari. “Kita tinggal menunggu pembahasan yang jadwalnya dari DPRD, termasuk penyampaian secara resmi melalui siding paripurna,” tambahnya,

Baca juga:  268 Rumah Terdampak Banjir, 14 Kena Longsor di Raja Ampat

Sebelumnya, DPRD Manokwari telah mengirimkan surat permohonan dua kali kepada Pemkab Manokwari untuk segera menyerahkan materi LKPJ. Pasalnya, sesuai ketentuan seharusnya LKPJ diserahkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Baca juga:  Bupati Manokwari Usul Nama Bandara Rendani Diubah Jadi Bandara Ottow-Geissler

LKPJ berisi rincian tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta indikator capaiannya. Setelah diserahkan ke DPRD, langkah selanjutnya akan melibatkan proses pemantauan untuk mengevaluasi realisasi program-program tersebut, yang kemudian akan menjadi rekomendasi DPRD kepada kepala daerah. (LP3/Red)

Latest articles

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua...

0
Sorong, Linkpapua.id - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta...

More like this

Lantik 5 Kepala Kampung dan 30 Anggota Bamuskam, Bupati Tekankan Tata Kelola Pemerintahan

MANOKWARI, Linkpapua.id – Sebanyak 30 anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lima kepala kampung...

Cegah Aksi Premanisme, Ops Pekat Polda Papua Barat Lakukan Patroli Dialogis

MANOKWARI, Linkpapua.id– Dalam rangka mencegah aksi premanisme serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat...

‎Reses di Wasior, Sarlota Matani Tampung Aspirasi Ibu-Ibu Minta Pondok Jualan-Pakan Ternak

TELUK WONDAMA, LinkPapua.id – Anggota DPRP Papua Barat jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Sarlota...