Kecewa Tingkat Kehadiran ASN, Bupati Teluk Bintuni Instruksikan Penggunaan Absensi Elektronik

Published on

TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, menunjukkan kekecewaannya terhadap tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang minim dibandingkan honorer dalam apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni di halaman Kantor Teluk Bintuni, Senin (26/6/2023).

“Saya sudah bisa melihat saat ini, organisasi perangkat daerah (OPD) yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, tidak terwakili dengan baik dalam apel gabungan ini,” ketusnya.

Baca juga:  Jelang HUT Buntuni, Bupati Ajak Masyarakat Jaga Keamanan

Ia mempertanyakan mengapa ketika apel lebih banyak honorer yang hadir daripada pegawai ASN. “Padahal, ASN inilah yang menjadi ujung tombak,” lanjutnya.

Kasihiw pun menginstruksikan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera mempersiapkan sistem absensi elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kata dia, telah memberikan peringatan dan merekomendasikan penggunaan metode tersebut untuk absensi.

Baca juga:  Pertamina Papua Maluku Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar

Di luar itu, ia menyampaikan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pimpinan OPD, kata dia, wajib menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari.

“Jangan sampai lewat waktunya dan ada masalah baru cari bupati. Jangan lagi bupati yang harus membela OPD yang terlibat korupsi karena tugas bupati adalah memberantas korupsi,” tegasnya.

Baca juga:  Tingkatkan SDM, Pemkab Teluk Bintuni Kuliahkan 185 Nakes ke Universitas Kediri

Kasihiw juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa pimpinan OPD yang belum menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN). Jika tidak segera diselesaikan, Kasihiw menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil. (LP5/Red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

‎Pasien Batu Ginjal Akui Terbantu JKN, Tak Ada Biaya Tambahan Selama Perawatan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Ahmad Shabir (46), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan...

Wabup Joko Luncurkan Buku 13 Cerita Rakyat 7 Suku Bintuni, Dorong Jadi Bacaan Sekolah

TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni Joko Lingara meluncurkan buku Antologi...

Yohanes Agus Rijanto Gantikan Sulastiana sebagai Wakapolda Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Brigjen Pol. Yohanes resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)...