MANOKWARI, LinkPapua.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mencatat persentase penduduk miskin di Papua Barat mengalami penurunan sebesar 0,94 persen Maret 2023.
“Persentase penduduk miskin Papua Barat pada Meret 2023 mengalami penurunan 0,94 persen poin dibanding periode September 2022, yakni dari 21,43 persen menjadi 20,49 persen,” jelas Plt. Kepala BPS Papua Barat Johannis Lekotompessy, dalam rilis, Senin (17/7/2023).
Lekotompessy menjelaskan secara absolut jumlah penduduk miskin turun 7,38 ribu orang dari 222,36 ribu orang pada September 2022 menjadi 214,98 ribu orang pada Maret 2023.
Pada September 2022, persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,64 persen, meningkat menjadi 8,23 persen pada Maret 2023. Sementara, persentase penduduk miskin di perdesaan menurun dari 32,12 persen pada September 2022 menjadi 29,20 persen pada Maret 2023.
“Dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret 2023 mengalami peningkatan sebanyak 1,23 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan pada periode yang sama mengalami penurunan sebanyak 8,60 ribu orang,” jelas Lekotompessy.
Berdasarkan data yang tercatat Maret 2023, garis kemiskinan di Papua Barat Rp728.619 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp545.539 atau 74,87 persen, dan garis kemiskinan non-makanan Rp183.080 atau 25,13 persen.
Lekotompessy menjelaskan pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Papua Barat memiliki 5,90 anggota. Sementara, garis besarnya kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp4.298.852 per bulan.
Selain itu, pada Maret 2023, kedalaman kemiskinan turun 0,316 poin dari 5,254 pada September 2022 menjadi 4,938. Selama periode September 2022 hingga Maret 2023, tingkat keparahan kemiskinan juga turun dari 1,824 menjadi 1,708.
Lekotompessy menyebut penurunan angka kemiskinan ini terutama disebabkan perbaikan kinerja perekonomian pada triwulan I 2023. Selain itu, inflasi yang terkendali, penurunan harga beberapa komoditas pangan, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan selama triwulan pertama juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan.
Meski demikian, persentase kemiskinan yang tertinggi secara nasional masih terkonsentrasi di wilayah Papua dan Papua Barat. (LP9/Red)
