Mendagri Tito Minta Pemerintah Daerah Dukung Gerakan Stop Boros Pangan

Published on

JAKARTA, LinkPapua.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta ke pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung Gerakan Stop Boros Pangan. Menurutnya, selama ini banyak makanan terbuang akibat konsumsi berlebihan.

“Jadi, kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya,” ujar Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Mendagri Tito menegaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga komoditas beras tengah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, upaya mendukung Gerakan Stop Boros Pangan menjadi hal yang sangat penting dalam mengendalikan harga-harga tersebut.

Baca juga:  Realisasi APBD Tertinggi, Pemprov Papua Barat Dapat Penghargaan dari Mendagri

Ia juga mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas beras.

“Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali,” katanya.

Mendagri Tito menambahkan pemerintah saat ini melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial berupa beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

Baca juga:  BPOM Manokwari Kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI Gencarkan Edukasi Seputar Obat dan Makanan Aman

Ia pun mendorong agar Bapanas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran.

Selain itu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah aktif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan mengoptimalkan instrumen anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tolong di daerah juga bisa meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, dari bansos yang dikelola oleh dinas sosial, maupun dari BTT (belanja tidak terduga),” tambahnya.

Baca juga:  Polda Papua Barat gelar Ops Keselamatan Mansinam, 9 Pelanggaran jadi Sasaran

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras, Mendagri Tito ingin pemerintah daerah ikut serta dalam mengampanyekan diversifikasi pangan kepada masyarakat.

Ini berarti masyarakat harus didorong untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga memasukkan makanan sehat lainnya, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang ke dalam pola makan mereka. Terutama di wilayah Indonesia bagian timur, makanan-makanan itu telah lama menjadi bagian penting dalam konsumsi masyarakat. (*/Red)

Latest articles

Siswa OAP Bertambah, Pemprov Papua Barat Nombok Anggaran Papua Cerdas Rp4...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar Rp4 miliar untuk siswa SMA/SMK. Tambahan anggaran itu diberikan karena...

More like this

FASI BKPRMI Manokwari Resmi Ditutup, Juara Bersiap Wakili Manokwari di Tingkat Provinsi

MANOKWARI, Linkpapua.id– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten...

FASI BKPRMI Manokwari Diikuti 187 Peserta, Wabup Dorong Potensi Generasi Qurani

MANOKWARI, Linkpapua.id– Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Manokwari menggelar Festival Anak...

Kasus Kematian Yanto Idorway, Polda Papua Barat Tetapkan Dua Tersangka

MANOWARI, Linkpapua.id-Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Trihadi Kuncahyo, A.Md., S.E., menyampaikan bahwa...