MANOKWARI,Linkpapua.com – Komnas HAM RI Perwakilan Papua menggelar diskusi terkait Pilkada 2024 dan berbagai polemiknya, Senin (28/10/2024). Diskusi melibatkan insan pers.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandei mengatakan, para wartawan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal dan mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2024. Menurutnya, berbagai peristiwa politik membutuhkan kontrol pers agar publik bisa teredukasi.
Dalam diskusi santai tersebut menghasilkan beberapa poin pembahasan. Di antaranya mengenai partisipasi pemilih yang dianggap berbahaya.
Berkaitan dengan provinsi yang hanya ada 1 paslon sehingga melawan kotak kosong menjadikan partisipasi masyarakat bisa diprediksi berkurang.
“Orang berpikir lawan kotak kosong sudah pasti menang. Pemikiran seperti ini dianggap membuat orang tidak ingin datang ke TPS,” ujar Frits.
Selain itu kurangnya sosialisasi mengenai kotak kosong yang menuju pada dampak, akibat yang akan didapatkan. Hal ini menjadi kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib.
Sementara itu, insan pers menilai, kebebasan dalam mengawal pilkada masih kerap dirintangi oleh berbagai keadaan.
“Para wartawan sepakat bahwa selama ini media cenderung tidak diberikan kebebasan dalam mengikuti pengawasan pilkada. Belum lagi dengan sulitnya akses untuk mendapatkan informasi yang detail dan akurat menjadikan insan pers di nomorduakan,” ujar salah seorang wartawan.
Komnas HAM dalam konteks Pemilu ramah HAM mengharapkan adanya sosialisasi yang cukup agar masyarakat berpartisipasi dalam pilkada. Dikatakan juga bagi kelompok rentan mulai dari tahanan baik di polsek maupun polres, yang di rumah sakit, perempuan, pemilih pemula mereka memerlukan pengetahuan tentang pemilukada yang cukup.
“Komnas HAM mengingatkan kepada pengawas dan penyelenggaraan pilkada agar memastikan hak warga negara tidak hilang khusunya untuk mereka kelompok-kelompok rentan,” ujar Ramandey.
Dirinya menegaskan kepada Bawaslu dan KPU baik tingkat provinsi maupun kabupaten agar dapat melibatkan wartawan secara baik dalam hal sosialisasi pendidikan pemilih. Dikatakan bahwa KPU dan Bawaslu perlu memberikan ruang seluas-luasnya bagi wartawan dan menjadikannya mitra yang strategis dalam mensukseskan pilkada,” Kata dia.
Ramandei mengatakan bahwa pihak penyelenggaraan pilkada perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu kotak kosong. Hak ini agar tidak adanya kesan intimidasi agar pemilih paham dan dapat memilih dengan bijak.
Dirinya juga menyoroti beberapa daerah yang di beri tanda merah oleh pihak keamanan diantaranya Pegaf, Bintuni, Mansel yang diduga dalam tradisi adat mereka masih menggunakan senjata.
“Tentunya ini menjadi kerawanan dari pilkada. Maka, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh bagi semua pihak agar mereka dibekali dengan pemahaman yang cukup mengenai pilkada,” tambah dia.
Selanjutnya Komnas ingin memastikan bahwa kelompok rentan jangan sampai terintimidasi. Diharapkan dari sesi FGD ini wartawan menjadi pilar dari demokrasi terdepan dan memastikan bahwa warga negara bisa mengakses secara langsung proses pilkada yang baik dan benar,”Imbuhnya. (LP14/red)
