Bapenda Papua Barat Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 20 Desember 

Published on

MANOKWARI,Linkpapua.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat memperpanjang masa penghapusan denda pajak hingga 20 Desember 2024. Skema perpanjangan denda ini juga mencakup sejumlah item lainnya.

Di antaranya penghapusan sanksi administrasi, denda kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atas pemilik kedua (BBNKBII).

Kepala Bapenda Papua Barat Bachri Yasin mengatakan, alasan dilakukannya perpanjangan yaitu atas permintaan masyarakat. Selain itu akan dilakukan pendataan ulang kendaraan yang masih aktif dalam kedinasan.

“Permintaan masyarakat terkait perpanjangan ini karena menurut mereka keadaan keuangannya yang belum siap sehingga meminta dilakukan perpanjangan. Selain itu kendaraan plat merah yang sudah selesai tugas kedinasannya atau kendaraan yang pemiliknya berpindah ke kabupaten lain dan masih beroperasi sehingga masih dituntut membayar pajaknya,” ujar Yasin usai mengikuti apel di kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (8/11/2024).

Baca juga:  Kukuhkan Pengurus KONI Papua Barat, Marciano Norman: Terus Berkarya

Menurutnya, saat ini Bapenda Papua Barat dan BPKAD bidang aset kabupaten se-Papua Barat sedang merekonsiliasi data kendaraan plat merah yang hingga saat ini belum selesai.

Baca juga:  Lelang Jabatan Eselon II Papua Barat Tunggu Persetujuan Kemendagri

Yasin mengatakan bahwa dari hasil rekonsiliasi akan diketahui berapa jumlah kendaraan yang menjadi kewajiban masing-masing kabupaten untuk membayar pajaknya. Untuk data rekonsiliasi Kabupaten Manokwari Selatan sudah selesai sementara kabupaten lainnya masih dalam proses.

Harapannya setelah selesai rekonsiliasi barulah kabupaten bisa membayar dan hal itu juga merupakan salah satu rekomendasi dari KPK. Sehingga sesuai arahan Pj gubernur maka dilakukan perpanjangan.

Selain itu, kabupaten-kabupaten akan menginput kembali kendaraan yang masih aktif digunakan dan kendaraan yang sudah tidak aktif. Dikatakan bahwa jangan sampai kendaraan sudah tidak digunakan dinas tetapi masih di tanggung pajaknya.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Fokus Buka Akses Transportasi ke Wilayah Terisolasi

Yasin mengharapkan program perpanjangan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kendaraan-kendaraan yang yang masih menggunakan plat luar Papua Barat diminta agar segera mengubah plat menjadi PB.

“Selain itu yang memiliki kendaraan atas nama orang ke 2 dapat diganti menjadi nama pribadi. Tentunya ini adalah momen yang sangat baik bagi yang membeli kendaraan seken,” Imbuhnya.(LP14/red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

Yohanes Agus Rijanto Gantikan Sulastiana sebagai Wakapolda Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Brigjen Pol. Yohanes resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda)...

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...