26.3 C
Manokwari
Senin, Agustus 11, 2025
26.3 C
Manokwari
More

    Konsultasi Publik RPHJP, Bupati Mansel: Harus Berpihak pada Ekologi dan Sosial

    Published on

    MANSEL, LinkPapua.com – Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Bernard Mandacan, menyampaikan bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) harus benar-benar berpihak pada aspek ekologis dan sosial masyarakat.

    Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan konsultasi publik RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Mansel, Rabu (5/6/2025).

    “Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi betul-betul menjadi ruang diskusi terbuka. Masukan dari semua pihak pemda, pemangku kepentingan, akademisi, hingga masyarakat adat sangat dibutuhkan agar dokumen dibuat ini benar-benar berpihak kepada kepentingan ekologis dan sosial masyarakat Manokwari Selatan,” ujarnya.

    Baca juga:  Masjid Al Islah Diresmikan, Diharap Tumbuhkan Kepekaan Sosial

    Konsultasi publik ini dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mansel, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Mansel, perwakilan akademisi, LSM seperti Ecozona, Manukwar, Konservasi Indonesia, serta mitra pembangunan lainnya.

    Bernard turut mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menyusun dokumen RPHJP. Dia menyebut penyusunan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelestarian sumber daya hutan dan mendorong pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

    Baca juga:  LBHIC: Secara Normatif, Tarif PCR RSU Manokwari pada Juli 2021 Tak Bermasalah

    Kepala CDK Mansel, Christian Fonataba, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa konsultasi publik RPHJP KPHP Wilayah II Mansel ini merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara partisipatif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

    “Penyusunan RPHJP kita ketahui bersama merupakan suatu kewajiban setiap KPHP sebagai dasar dalam pengelolaan hutan 10 tahun ke depan,” katanya.

    Baca juga:  Vaksinasi di Mansel Hari ini Sasar 89 Orang

    Dia menekankan agar dokumen tersebut tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus mencerminkan kepekaan terhadap isu ekologis, sosial, dan ekonomi.

    Sementara itu, Direktur Strategis Konservasi Sahul Papua, Meyti Mongdong, menyampaikan pentingnya merancang perencanaan kehutanan yang benar-benar berpijak pada prinsip keberlanjutan.

    “Dengan itu, kami dari mitra pembangunan berharap ketika perencanaan ini disetujui dan diterapkan bisa ditegakkan sehingga bisa dipastikan planning dan implementasi kita bersama mencapai goal sesuai tujuan awal,” tuturnya. (*/red)

    Latest articles

    Lomba Cerdas Cermat dan Baca Teks Proklamasi Meriahkan HUT RI di...

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, memeriahkan HUT ke-80 RI dengan lomba cerdas cermat dan baca teks proklamasi tingkat...

    More like this

    Lomba Cerdas Cermat dan Baca Teks Proklamasi Meriahkan HUT RI di Teluk Bintuni

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, memeriahkan HUT ke-80...

    Pemkab Manokwari Awasi Pengelolaan Dapur Sehat MBG Dengan Menunjuk Satu PIC

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, akan menunjuk satu penanggung jawab atau person...

    Sekda Papua Barat: Lelang Jabatan Eselon II Tak Perlu Izin Atasan

    MANOKWARI, LinkPapua.id – Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menegaskan lelang jabatan eselon II...