MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggenjot penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempercepat pelayanan publik, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyebut sistem digital ini menjadi kunci pemerataan akses layanan administrasi.

“Jangan ada satu pun warga Papua Barat yang tertinggal,” ujar Dominggus dalam upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-24 Otonomi Khusus (Otsus) di Manokwari, Jumat (21/11/2025).

Pemprov Papua Barat menyatakan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi kependudukan. Upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi dalam pemanfaatan dana Otsus.

“Keberhasilan Otsus diukur bukan dari jumlah anggaran, tetapi dari kualitas belanja, akuntabilitas pengelolaan, dan manfaat yang dirasakan rakyat,” kata Dominggus.

Dominggus mengatakan transparansi anggaran dan sinergi antarpemerintah menjadi landasan utama pelaksanaan program Otsus. Menurutnya, kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan masyarakat terus diperkuat.

Dia menjelaskan transparansi perencanaan dan penganggaran menjadi cara memastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh masyarakat. Pemerintah menegaskan manfaat Otsus harus dirasakan anak-anak asli Papua tanpa terkecuali.

Pemprov Papua Barat mengampanyekan IKD secara masif sebagai solusi pelayanan di wilayah pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Sistem ini diharapkan mempermudah akses layanan tanpa dokumen fisik dan mempercepat validasi data.

IKD juga didorong untuk mendukung pelaksanaan program sosial, pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya. Dominggus menyebut inisiatif ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam penerapannya, Dominggus meminta pendampingan khusus bagi masyarakat pedalaman, kepulauan, dan komunitas adat. Pendampingan itu disebut krusial agar warga di seluruh wilayah bisa menikmati layanan administrasi yang setara.

Dia menegaskan Disdukcapil wajib menjamin keamanan data sebagai prioritas utama selama implementasi IKD berlangsung. Pemerintah meminta seluruh tingkatan layanan memastikan perlindungan data masyarakat.

“Pemerintah berkomitmen agar IKD dapat diimplementasikan secara luas, membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua Barat dalam mengakses layanan publik yang lebih modern dan efisien,” ucapnya. (LP14/red)