MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengatakan BPK telah mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan pada Senin (29/6).
Menurutnya, penyelesaian rekomendasi tersebut membutuhkan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“BPK sudah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Karena itu dibutuhkan kerja sama dari semua perangkat daerah untuk menyelesaikannya,” ujarnya Selasa (30/6/2026).
Mugiyono menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Manokwari kembali memperoleh opini WTP. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja maksimal dalam menyusun laporan keuangan.
“Kita bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja maksimal. Terima kasih juga kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan dengan teliti atas LKPD Kabupaten Manokwari,”ungkap dia.
Menurut Mugiyono, mempertahankan opini WTP pada tahun berikutnya merupakan tantangan yang tidak mudah. Namun, Pemerintah Kabupaten Manokwari optimistis mampu mempertahankan capaian tersebut melalui kerja sama seluruh perangkat daerah.
Ia mengatakan sinergi antara Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta seluruh OPD menjadi kunci dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemkab Manokwari akan berupaya mempertahankan opini WTP pada tahun depan. Tantangan untuk mempertahankan ini cukup sulit, tetapi kita terus berupaya dan dengan kerja sama tim mulai dari Inspektorat hingga BPKAD ada optimisme untuk mempertahankannya,” katanya.
Selain mempertahankan opini WTP, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK.
Saat ini tingkat penyelesaian TLHP Kabupaten Manokwari mencapai 69,9 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 80 persen.
“Kita juga berupaya meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang saat ini 69,9 persen menjadi 80 persen. Mudah-mudahan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat diselesaikan sebelum batas waktu 60 hari,” tegas Mugiyono.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sehingga tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari semakin akuntabel, transparan, dan mampu mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.(LP3/Red)
