MANOKWARI, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap stabil hingga 31 Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi.
“Hingga Mei 2026, total aset perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp32,27 triliun, tumbuh 8,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp16,77 triliun atau naik 10,36 persen, sementara penyaluran kredit mencapai Rp19,31 triliun, tumbuh 5,02 persen secara tahunan,” ujar Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman dalam journalist update di Manokwari, Selasa (30/6/2026).
Hingga 31 Mei 2026, total aset perbankan tercatat Rp32,27 triliun dengan pertumbuhan 8,37 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp16,77 triliun atau tumbuh 10,36 persen, sedangkan penyaluran kredit menjadi Rp19,31 triliun atau naik 5,02 persen.
Selain itu, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada di level 3,80 persen. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 115,15 persen dan masih dinilai dalam kondisi memadai.
Penyaluran kredit kepada sektor UMKM juga terus meningkat hingga mencapai Rp5,34 triliun. Rasio NPL kredit UMKM tercatat 3,69 persen atau masih berada di bawah ambang batas 5 persen.
Sementara itu, aset perbankan syariah mencapai Rp534,75 miliar atau tumbuh 2,45 persen. Pembiayaan syariah naik 9,71 persen menjadi Rp233,72 miliar, sedangkan DPK meningkat 9,69 persen menjadi Rp502,85 miliar.
Jumlah Single Investor Identification (SID) di pasar modal mencapai 46.628 rekening hingga April 2026. Nilai transaksi saham selama April tercatat sebesar Rp385,60 miliar.
Adapun penyaluran pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp1,20 triliun hingga Maret 2026. Rasio Non-Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 2,45 persen.
Selain itu, total premi sektor perasuransian meningkat menjadi Rp147,75 miliar atau tumbuh sekitar 164 persen secara tahunan. Nilai klaim juga naik menjadi Rp227,30 miliar atau meningkat 19,52 persen.
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mencatat outstanding pendanaan sebesar Rp140,77 miliar hingga Februari 2026. Tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) berada di level 1,36 persen yang menunjukkan kualitas pendanaan masih terjaga.
Budi mengatakan OJK terus memperluas literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Hingga Mei 2026, OJK telah melaksanakan 57 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 219 ribu peserta.
Dia menambahkan OJK juga memberikan 151 layanan konsumen selama periode yang sama. Sebanyak 2.665 permohonan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) turut dilayani.
“Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di daerah,” katanya.
Budi menegaskan OJK akan terus memperkuat pengawasan industri jasa keuangan. OJK juga mengimbau masyarakat hanya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang berizin serta tidak mudah tergiur investasi maupun pinjaman ilegal. (LP14/red)
