MANOKWARI, LinkPapua.id – Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 meningkat menjadi 82,87. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender dipercepat untuk memperkuat pembangunan yang inklusif dan responsif gender.
“Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah,” ujar Dominggus saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG) Papua Barat 2026 di Hotel Vitta Niu, Manokwari, Senin (13/7/2026).
Dominggus mengatakan pembangunan kesetaraan gender telah menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Kebijakan itu juga telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Papua Barat 2025–2029.
IPG Papua Barat pada 2025 tercatat sebesar 82,87 atau melampaui target 82,76. Sementara target IPG pada 2026 dipatok meningkat menjadi 83,26.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua Barat turun dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025. Capaian tersebut melampaui target RPJMD sebesar 0,545.
“Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan baik dari sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara lebih setara,” katanya.
Dia menjelaskan pembangunan responsif gender bertujuan memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan. Kelompok yang menjadi perhatian meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, hingga kelompok rentan lainnya.
Karena itu, Dominggus meminta seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Hal itu diharapkan memperkuat penerapan pembangunan yang adil dan inklusif di Papua Barat.
“Jadikan data sebagai dasar penyusunan kebijakan, perkuat kolaborasi lintas sektor, dan pastikan seluruh program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” tegasnya.
Rakor itu juga diharapkan mempercepat penyusunan RAD Pembangunan Kesetaraan Gender di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie D Heatubun mengatakan kesetaraan gender menjadi program strategis untuk mendukung pembangunan dan keadilan bermasyarakat. Dia menyebut rakor digelar untuk memperkuat pemahaman peserta terkait pembangunan kesetaraan gender.
“Tujuan Rakor meliputi memberi pemahaman tentang pembangunan kesetaraan gender dan mempelajari tentang kesetaraan gender demi terwujudnya keadilan,” ucapnya.
Kegiatan dihadiri Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DI Yogyakarta. Selain itu, hadir Sekda Papua Barat, kepala OPD, kepala Bappeda kabupaten se-Papua Barat, serta peserta secara luring dan daring. (LP14/red)
