MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memulai tahapan konsultasi publik pengadaan tanah untuk proyek pelebaran Jalan Sinar Suri–Maruni di Kabupaten Manokwari. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan pada Segmen A dan Segmen C.
“Kita lihat perkembangannya di lapangan, sepanjang jalan ini sering macet dan sudah harus dilakukan pelebaran jalan dua arah,” ujar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat konsultasi publik pengadaan tanah pelebaran Jalan Sinar Suri–Maruni di Aston Niu Hotel, Rabu (22/7/2026).
Pada 2026, pengadaan tanah difokuskan pada Segmen A dan Segmen C dengan panjang sekitar 1,4 kilometer. Segmen A meliputi ruas pertigaan PT Sinar Suri hingga Hotel Fujita (STA 0+000-0+600), sedangkan Segmen C mencakup Jembatan Fulica hingga simpang Mako Brimob (STA 1+600-2+250).
Dominggus mengatakan pelebaran jalan menjadi dua jalur dari lampu merah PT Sinar Suri hingga Maruni telah direncanakan sejak periode pertamanya menjabat gubernur. Menurutnya, pertumbuhan Manokwari membuat volume kendaraan meningkat sehingga ruas jalan yang ada tidak lagi mampu menampung aktivitas lalu lintas.
Selain itu, Dominggus mengaku sering merasakan dampak kemacetan saat menuju Kantor Gubernur Papua Barat di Arfai. Perjalanan dari Kampung Mandopi maupun rumah dinas Gubernur di Susweni menuju Kantor Gubernur disebut dapat memakan waktu hingga satu jam.
Dia menambahkan pusat pemerintahan dan instansi vertikal yang berada di wilayah selatan Manokwari turut memicu kepadatan lalu lintas. Akses menuju Kantor Gubernur, Kantor Bupati, Kodam, Polda, dan Kejaksaan saat ini masih bergantung pada satu jalur.
“Saya berterima kasih kepada semua masyarakat yang terdampak dan hadir dalam konsultasi ini. Namun, perlu diketahui bahwa pelebaran jalan sudah merupakan hal mendesak untuk pembangunan daerah ini lebih maju lagi,” katanya.
Dominggus mengatakan rencana pelebaran Jalan Sinar Suri–Maruni sempat dimulai pada periode pertamanya melalui pemasangan patok di sepanjang ruas jalan. Pelaksanaannya kemudian tertunda akibat pandemi Covid-19.
Pada APBD 2021, Pemprov Papua Barat telah mengalokasikan anggaran pelepasan tanah untuk ruas Maruni hingga Polda Papua Barat. Selanjutnya pada APBD 2022 kembali dianggarkan pelepasan tanah dari Polda menuju pertigaan akses Kantor Gubernur.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat Reymond RH Yap mengatakan pengadaan tanah ruas Sinar Suri–Maruni merupakan satu kesatuan proyek. Konsultasi publik dilakukan untuk menyampaikan rencana pembangunan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak.
Peserta konsultasi publik terdiri atas unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, tim pelaksana pengadaan tanah, dan masyarakat terdampak pada Segmen A serta Segmen C. Pemerintah berharap tahapan tersebut berjalan lancar agar proses pengadaan tanah dan pembangunan pelebaran jalan segera direalisasikan. (LP14/red)
