MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Kerja (Panja) DPRP Papua Barat menilai Papua Barat belum siap menghadapi ancaman El Nino berkepanjangan yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Penilaian itu didasarkan pada hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi yang menangani pengelolaan pangan daerah.

Panja menyebut empat instansi yang bertanggung jawab mengelola pangan daerah belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai untuk mengelola lumbung pangan. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat kesiapan pemerintah menghadapi potensi krisis pangan apabila El Nino berlangsung lebih lama pada 2026.

“Dari hasil RDP bersama empat instansi yang bertanggung jawab tentang pengelolaan pangan daerah, mereka tidak menerima dana yang cukup untuk mengelola lumbung pangan daerah,” kata Ketua Panja DPRP Papua Barat Ferry Auparay saat rapat paripurna DPRP Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (30/7/2026).

Ferry mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan pangan Papua Barat masih dipasok dari luar Papua. Ketergantungan itu membuat daerah berisiko mengalami gangguan pasokan apabila wilayah pemasok ikut terdampak musim kemarau panjang.

“Itu fakta hasil rapat bersama empat instansi yang bertanggung jawab menyiapkan pangan daerah. Apabila dampak El Nino berkepanjangan, tentunya juga berdampak pada ketersediaan pangan,” ujarnya.

Panja DPRP Papua Barat meminta pemerintah provinsi segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman tersebut. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk memperkuat koordinasi dan penanganan ketahanan pangan.

“Kita harus bergerak cepat menyampaikan kepada gubernur untuk membentuk Satgas Pangan guna menangani permasalahan ini,” ucapnya. (LP14/red)