MANOKWARI, LinkPapua.id – Akademisi Universitas Papua (UNIPA) berharap DPD KNPI Papua Barat mengambil peran dalam menyiapkan pemuda menghadapi peluang kerja dan ekonomi di daerah. Mereka menyoroti tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, ketenagakerjaan, keterampilan, hingga sertifikasi kompetensi.
“Industri migas dan pertambangan membuka peluang pekerjaan, tetapi memiliki persyaratan kompetensi yang ketat karena karakter industrinya padat modal, teknologi, dan risiko,” ujar Pribowo Angling Kusumo dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA saat talkshow kepemudaan yang digelar KNPI Papua Barat di Aston Niu Hotel, Sabtu (31/10/2026).
Selain Pribowo, talkshow menghadirkan Agus Sumule dari Fakultas Pertanian dan Rully Wurarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ketiganya menekankan pemberdayaan pemuda tidak cukup hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga membutuhkan peningkatan keterampilan, akses permodalan, kewirausahaan, dan sertifikasi kompetensi.
Pendidikan dan Kualitas SDM Masih Jadi Tantangan
Agus menyoroti kualitas pembangunan manusia Papua Barat yang masih menghadapi persoalan pendidikan dan kemiskinan, terutama di wilayah kampung. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menyebut Harapan Lama Sekolah (HLS) Papua Barat mencapai 13,17 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercatat 7,86 tahun.
“Capaian tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam memastikan anak-anak Papua Barat dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah,” katanya.
Dia juga menyoroti angka kemiskinan yang masih berada di atas 10 persen dan kondisi desa yang belum berkembang secara optimal. Selain itu, terdapat sekitar 39.000 anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Konflik di Papua Tengah dan Papua Pegunungan turut menjadi perhatian karena berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko anak-anak kehilangan akses sekolah.
Agus menilai diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu menjawab kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat Papua. Salah satu solusi yang ditawarkan UNIPA adalah program Sekolah Sepanjang Hari (SSA) dengan konsep menyerupai asrama.
Program tersebut memanfaatkan gedung sekolah sebagai tempat kegiatan belajar dan pendampingan anak. Para siswa mendapatkan pendampingan guru serta kebutuhan makan tiga kali sehari.
UNIPA juga menyiapkan pengembangan model SSA 2 yang dirancang menyerupai homeschooling. Program ini menempatkan guru di kampung-kampung untuk mencegah anak putus sekolah sejak jenjang pendidikan dasar.
Program SSA 2 direncanakan mulai diterapkan pada 2027 di Papua Tengah. Agus berharap model tersebut dapat membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah kampung.
Agus menilai keberlanjutan pendidikan membutuhkan dukungan pembiayaan yang serius. Sumber pendanaan dapat berasal dari pemanfaatan potensi fiskal daerah dan pendapatan sektor pertambangan.
Dia menyinggung kontribusi PTFI yang disebut mencapai Rp79 triliun. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk 3.771 sekolah dasar diperkirakan mencapai Rp9,4 triliun.
Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam membangun skema pendanaan pendidikan jangka panjang melalui dana abadi. Skema itu diharapkan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat.
Agus juga mendorong KNPI mengambil peran dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan. Dia berharap organisasi kepemudaan tersebut ikut memastikan tidak ada anak Papua yang tertinggal dari akses pendidikan.
Pemuda Didorong Mandiri dan Kembangkan Potensi Lokal
Sementara itu, Rully menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan rendahnya kemandirian ekonomi pemuda. Berdasarkan data BPS yang dipaparkan, angka pengangguran pemuda mencapai 4,55 persen, sedangkan tingkat setengah menganggur mencapai 32,1 persen.
“Keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian masih rendah. Petani berusia 15 hingga 25 tahun tercatat hanya 4,98 persen,” tuturnya.
Menurut Rully, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan sektor pertanian. Produktivitas petani semakin menurun akibat dominasi tenaga kerja berusia tua.
Dia menilai pemuda menghadapi sejumlah kendala ketika ingin membangun usaha. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan modal, akses pasar, pendampingan, serta penerapan teknologi.
“Orientasi karier yang cenderung mengarah pada pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai turut membatasi pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda,” ucapnya.
Rully mendorong pemanfaatan potensi lokal Papua Barat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, agropolitan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan sektor tersebut perlu disertai dukungan modal bergulir, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses pemasaran.
Dia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan program pemberdayaan pemuda dengan program pemerintah. Program yang dimaksud antara lain Program YESS dari Kementerian Pertanian dan Program TEKAD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT).
Melalui integrasi tersebut, pemuda di kampung diharapkan memperoleh keterampilan dan kesempatan mengembangkan usaha produktif. Rully juga mendorong KNPI menjadi wadah pengorganisasian pemuda melalui penguatan kelembagaan, koperasi, dan pelatihan usaha di tingkat kampung.
Produk pertanian dan usaha lokal juga perlu diarahkan agar memiliki akses pasar yang lebih luas. Rully menilai produk tersebut dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan hotel dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peluang Industri Migas dan Tambang Butuh Kompetensi
Di sektor industri, Pribowo menyoroti besarnya potensi migas dan mineral Papua Barat yang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan tenaga kerja lokal. Menurutnya, peluang pekerjaan di sektor tersebut membutuhkan kesiapan pendidikan, pengalaman praktik, dan sertifikasi resmi.
Pribowo menyebut terdapat 10 wilayah kerja migas di Papua Barat. Sejumlah wilayah telah beroperasi, sementara wilayah lainnya masih dalam tahap eksplorasi dan pengembangan.
Dia juga menyoroti potensi pertambangan di tujuh kabupaten. Selain itu, proyek Genting diperkirakan membutuhkan tenaga kerja baru sebanyak 1.000 hingga 2.000 orang.
“Besarnya kebutuhan tenaga kerja tersebut tidak otomatis menjamin pemuda lokal dapat terserap,” tegasnya.
Menurut Pribowo, perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan sesuai bidang, pengalaman praktik, serta sertifikasi resmi. Persyaratan tersebut terutama berlaku pada bidang keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan, kelistrikan, dan instrumentasi.
Sertifikasi kompetensi migas, termasuk yang diselenggarakan melalui PPSDM Migas Cepu, menjadi salah satu persyaratan penting untuk memasuki industri tersebut. Pribowo menilai lulusan SMA dan SMK di Papua Barat masih menghadapi kesenjangan kompetensi untuk memenuhi standar industri.
Bahkan, lulusan perguruan tinggi bidang perminyakan juga dapat mengalami kendala apabila belum memiliki sertifikasi dan pengalaman kerja yang dibutuhkan perusahaan. Selain kompetensi, akses informasi lowongan dan pengalaman praktik turut menentukan peluang pemuda lokal bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
Pribowo mencontohkan program pelatihan dan sertifikasi bagi peserta angkatan 2015 yang membutuhkan biaya lebih dari Rp500 juta. Dari sekitar 20 peserta, tingkat kelulusan hanya berkisar 10 hingga 20 persen.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pelatihan tidak cukup hanya menyediakan fasilitas dan pembiayaan. Program juga harus disertai kesungguhan, disiplin, dan kesiapan peserta.
Meski demikian, Pribowo menilai peningkatan kompetensi dapat membuka peluang bagi pemuda Papua Barat untuk bekerja di sektor migas dan pertambangan. Peluang tersebut termasuk pada posisi teknis seperti operator pengeboran.
“Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan perusahaan untuk memperkuat program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” sebutnya.
Pribowo menilai KNPI memiliki posisi strategis untuk menghubungkan pemuda dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan program pemberdayaan. Dia berharap peran tersebut dapat mendorong kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi generasi muda Papua Barat. (LP14/red)
