MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Sekretarus Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere menegaskan tiga bulan terakhir, Oktober hingga Desember, harus digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.
“Pelaksanaan anggaran tahun 2026, baik kegiatan rutin maupun belanja publik atau proyek, perlu dievaluasi pencapaiannya dalam tiga bulan terakhir,” ujar Ali Baham Temongmere saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (28/9/2026).
Ali Baham meminta setiap pimpinan OPD memonitor progres kegiatan dan realisasi anggaran masing-masing. Hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Oktober mendatang.
“Pimpinan OPD diminta memonitor sebagai evaluasi untuk menyampaikan laporan progres pada evaluasi KPK tanggal 16 Oktober yang akan datang,” tuturnya.
Ali Baham meminta OPD tidak hanya menjalankan agenda rutin, tetapi juga mengawal capaian pelaksanaan anggaran. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tetap menjalankan tugas serta agenda kedinasan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Selain itu, evaluasi mencakup anggaran untuk kegiatan rutin pemerintahan, belanja publik, dan proyek pembangunan. Ali Baham juga meminta OPD mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAU), dana transfer, maupun Dana Otonomis Khusus (Otsus) sesuai ketentuan.
Dia meminta pimpinan OPD segera mengidentifikasi program yang sudah berjalan, tertunda, maupun yang masih menghadapi hambatan. Monitoring tidak boleh ditunda hingga mendekati akhir tahun karena waktu perbaikan semakin terbatas.
Menurut Ali Baham, realisasi anggaran yang lambat dapat berdampak pada tertundanya program dan pelayanan publik. Karena itu, setiap OPD harus memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai target.
“Tiga bulan terakhir, Oktober, November, dan Desember, harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran tahun 2026,” tegasnya.
Ali Baham meminta ASN memastikan program pembangunan tetap berjalan selama tiga bulan terakhir tahun anggaran. Setiap anggaran yang direalisasikan juga harus memiliki dasar, tujuan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Waktu tersisa ini bukan sekadar mengejar angka serapan, tetapi memastikan belanja pemerintah benar-benar menghasilkan keluaran dan manfaat sesuai program yang telah direncanakan,” ucapnya. (LP14/red)
