MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menaikkan alokasi belanja modal sebesar 68,28 persen dalam rancangan perubahan APBD 2026. Namun, realisasi belanja modal hingga semester I 2026 baru mencapai 4,61 persen.
“Pemerintah tidak sekadar menambah pagu anggaran tanpa memastikan kesiapan pelaksanaannya,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar-Demokrat DPRP Papua Barat Jamiah Qomariah dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat tentang pandangan umum fraksi atas APBD perubahan 2026 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (30/9/2026).
Fraksi Golkar-Demokrat DPRP Papua Barat menyoroti kesenjangan antara kenaikan anggaran dan realisasi belanja modal tersebut. Sorotan itu disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan baru mencapai 2,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi baru 1,37 persen.
Di sisi lain, alokasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam Perubahan APBD 2026 meningkat 97,01 persen. Fraksi Golkar-Demokrat meminta kenaikan anggaran tersebut disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
“Penambahan anggaran pada APBD Perubahan harus benar-benar didasarkan pada kesiapan pelaksanaan dan tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun, menurunkan kualitas pekerjaan, ataupun kembali menjadi SiLPA,” kata Jamiah.
Fraksi Golkar-Demokrat meminta Pemprov Papua Barat memaparkan prognosis pelaksanaan kegiatan hingga akhir 2026. Paparan itu diminta mencakup kesiapan perencanaan, proses pengadaan dan kontrak, lokasi serta volume pekerjaan, dan target penyelesaian kegiatan strategis.
Selain besaran tambahan anggaran, fraksi mempertanyakan kesiapan pemerintah merealisasikan belanja modal tersebut. Fraksi menilai tambahan anggaran perlu diikuti pekerjaan yang selesai dan dapat dirasakan masyarakat. (LP14/red)
