Belanja Modal Papua Barat Diusul Naik Jadi 68,28 Persen di APBD-P 2026, Realisasi Baru 4,61 Persen

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menaikkan alokasi belanja modal sebesar 68,28 persen dalam rancangan perubahan APBD 2026. Namun, realisasi belanja modal hingga semester I 2026 baru mencapai 4,61 persen.

“Pemerintah tidak sekadar menambah pagu anggaran tanpa memastikan kesiapan pelaksanaannya,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar-Demokrat DPRP Papua Barat Jamiah Qomariah dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat tentang pandangan umum fraksi atas APBD perubahan 2026 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (30/9/2026).

Baca juga:  Sejumlah lembaga "Keroyok" Pengembangan Komoditas unggulan Papua Barat

Fraksi Golkar-Demokrat DPRP Papua Barat menyoroti kesenjangan antara kenaikan anggaran dan realisasi belanja modal tersebut. Sorotan itu disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan baru mencapai 2,26 persen. Sementara itu, realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi baru 1,37 persen.

Baca juga:  Fraksi NasDem Bersatu Soroti APBD Papua Barat 2025: Raih WTP, tapi PAD Tak Capai Target

Di sisi lain, alokasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam Perubahan APBD 2026 meningkat 97,01 persen. Fraksi Golkar-Demokrat meminta kenaikan anggaran tersebut disesuaikan dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan.

“Penambahan anggaran pada APBD Perubahan harus benar-benar didasarkan pada kesiapan pelaksanaan dan tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun, menurunkan kualitas pekerjaan, ataupun kembali menjadi SiLPA,” kata Jamiah.

Baca juga:  Pansus DPRP Papua Barat Ultimatum OPD Mangkir Rapat LKPJ 2025

Fraksi Golkar-Demokrat meminta Pemprov Papua Barat memaparkan prognosis pelaksanaan kegiatan hingga akhir 2026. Paparan itu diminta mencakup kesiapan perencanaan, proses pengadaan dan kontrak, lokasi serta volume pekerjaan, dan target penyelesaian kegiatan strategis.

Selain besaran tambahan anggaran, fraksi mempertanyakan kesiapan pemerintah merealisasikan belanja modal tersebut. Fraksi menilai tambahan anggaran perlu diikuti pekerjaan yang selesai dan dapat dirasakan masyarakat. (LP14/red)

Latest articles

‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas...

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana...

More like this

BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi...

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...