MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara pemerintah daerah (pemda) berpotensi mengganggu pengawasan keuangan. Perubahan pejabat dinilai dapat memutus kesinambungan pengelolaan anggaran hingga menghambat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Begitu berganti kepala daerah, jajaran kepala OPD pasti diganti. Ini sangat berpengaruh bagi pengawasan dan pengendalian internal. Bahkan, setiap tahun bendahara juga diganti, padahal bendahara merupakan salah satu kunci tata kelola keuangan itu sendiri,” kata Kepala Subbagian Humas, Hukum, dan Tata Usaha BPK Perwakilan Papua Barat Vensca Nuruwe dalam kegiatan Media Workshop dan Gathering 2026 di aula BPK Perwakilan Papua Barat, Rabu (18/11/2026).
Hingga November 2026, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Barat baru mencapai 70 persen. Capaian tersebut masih di bawah target BPK sebesar 75 persen.
Vensca mengatakan pergantian pimpinan OPD setelah kepala daerah berganti dapat memengaruhi sistem pengawasan dan pengendalian internal. Posisi bendahara yang berperan dalam administrasi serta pertanggungjawaban keuangan juga kerap mengalami pergantian.
Temuan Pemeriksaan Masih Berulang
Menurut Vensca, perubahan pejabat menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Sejumlah temuan pemeriksaan bahkan masih berulang dari tahun ke tahun.
Temuan tersebut antara lain pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang tidak memadai, persoalan kontrak pekerjaan, bantuan pendidikan, bantuan tidak terduga, hingga kekurangan volume pekerjaan konstruksi. Persoalan itu tidak cukup diselesaikan dengan melengkapi dokumen administrasi atau mengembalikan kelebihan pembayaran.
Pemerintah daerah perlu memastikan sistem pengawasan dan pengendalian internal berjalan efektif. Upaya tersebut diperlukan agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi meski pejabat yang bertanggung jawab telah berganti.
Vensca mengakui pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Namun, perubahan tersebut perlu diimbangi sistem administrasi, pengawasan, dan transfer pengetahuan yang kuat.
Tindak Lanjut Rekomendasi Masih di Bawah Target
Vensca menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengisi jabatan struktural dengan pejabat baru. Pejabat yang dilantik juga harus melanjutkan tanggung jawab pengelolaan keuangan dan menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.
Dia berharap pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian internal agar kualitas tata kelola keuangan tidak bergantung pada pejabat yang sedang menduduki jabatan kepala daerah, kepala OPD, maupun bendahara. Dengan begitu, pergantian pejabat tidak menghambat kesinambungan pertanggungjawaban keuangan daerah. (LP14/red)












