BPK Papua Barat Sebut Pergantian Pejabat OPD Pemda Bisa Ganggu Pengawasan Keuangan

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menyebut pergantian pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara pemerintah daerah (pemda) berpotensi mengganggu pengawasan keuangan. Perubahan pejabat dinilai dapat memutus kesinambungan pengelolaan anggaran hingga menghambat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Begitu berganti kepala daerah, jajaran kepala OPD pasti diganti. Ini sangat berpengaruh bagi pengawasan dan pengendalian internal. Bahkan, setiap tahun bendahara juga diganti, padahal bendahara merupakan salah satu kunci tata kelola keuangan itu sendiri,” kata Kepala Subbagian Humas, Hukum, dan Tata Usaha BPK Perwakilan Papua Barat Vensca Nuruwe dalam kegiatan Media Workshop dan Gathering 2026 di aula BPK Perwakilan Papua Barat, Rabu (18/11/2026).

Baca juga:  Serahkan DPA/SKPD 2025, Ali Baham Minta Pimpinan OPD Jangan Boros

Hingga November 2026, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Barat baru mencapai 70 persen. Capaian tersebut masih di bawah target BPK sebesar 75 persen.

Vensca mengatakan pergantian pimpinan OPD setelah kepala daerah berganti dapat memengaruhi sistem pengawasan dan pengendalian internal. Posisi bendahara yang berperan dalam administrasi serta pertanggungjawaban keuangan juga kerap mengalami pergantian.

Temuan Pemeriksaan Masih Berulang

Menurut Vensca, perubahan pejabat menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Sejumlah temuan pemeriksaan bahkan masih berulang dari tahun ke tahun.

Baca juga:  Dominggus Target Pemprov Papua Barat Raih WTP, Minta Temuan BPK di 2 OPD Segera Tuntas

Temuan tersebut antara lain pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang tidak memadai, persoalan kontrak pekerjaan, bantuan pendidikan, bantuan tidak terduga, hingga kekurangan volume pekerjaan konstruksi. Persoalan itu tidak cukup diselesaikan dengan melengkapi dokumen administrasi atau mengembalikan kelebihan pembayaran.

Pemerintah daerah perlu memastikan sistem pengawasan dan pengendalian internal berjalan efektif. Upaya tersebut diperlukan agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi meski pejabat yang bertanggung jawab telah berganti.

Vensca mengakui pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Namun, perubahan tersebut perlu diimbangi sistem administrasi, pengawasan, dan transfer pengetahuan yang kuat.

Baca juga:  Teluk Wondama Kembali Raih WTP, Bupati Elisa Auri Siapkan Tindak Lanjut BPK

Tindak Lanjut Rekomendasi Masih di Bawah Target

Vensca menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengisi jabatan struktural dengan pejabat baru. Pejabat yang dilantik juga harus melanjutkan tanggung jawab pengelolaan keuangan dan menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.

Dia berharap pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian internal agar kualitas tata kelola keuangan tidak bergantung pada pejabat yang sedang menduduki jabatan kepala daerah, kepala OPD, maupun bendahara. Dengan begitu, pergantian pejabat tidak menghambat kesinambungan pertanggungjawaban keuangan daerah. (LP14/red)

Latest articles

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan negara tidak cukup diukur dari jumlah temuan audit atau nilai...

More like this

BPK Papua Barat Tegaskan Audit Bukan Sekadar Temukan Kerugian, Hasil Harus Berdampak ke Masyarakat

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menegaskan hasil pemeriksaan keuangan...

‎Buka Konferensi Sinode XII Kingmi, Wagub Papua Barat Dorong Gereja Perkuat Kemandirian dan Tata Kelola

MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mendorong Gereja Kemah Injil...

‎BPK Papua Barat Gandeng Media, Tekankan Akurasi Pemberitaan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah

MANOKWARI, LinkPapua.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat menggandeng insan pers untuk...