‎Gubernur dan Bupati Se-Papua Barat Temui Kemendagri, Perjuangkan Kepastian DBH Migas Otsus 2027

Published on

JAKARTA, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama perwakilan pemerintah dari tujuh kabupaten menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjuangkan kepastian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) 2027. Pemerintah daerah meminta kejelasan kebijakan tersebut karena berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat Papua Barat.

“Melalui audiensi ini, kami berharap ada kepastian kebijakan dan dukungan pemerintah pusat terkait pengalokasian DBH Migas Otsus tahun anggaran 2027. Dana tersebut sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujar Dominggus saat audiensi di Ruang Rapat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Terbitkan Surat Pembatasan Penggunaan HP di Sekolah

Dominggus hadir bersama Bupati Manokwari, Bupati Pegunungan Arfak, Bupati Teluk Wondama, Bupati Teluk Bintuni, dan Bupati Fakfak. Sementara itu, Kaimana diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) dan Manokwari Selatan diwakili Asisten Bidang Pemerintahan.

Pertemuan diterima Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) yang didampingi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah serta Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Selain meminta kepastian alokasi DBH Migas Otsus 2027, rombongan pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Baca juga:  DPRP Papua Barat Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Wagub Minta OPD Segera Tindak Lanjuti

Papua Barat Butuh Kepastian Ruang Fiskal

Kepastian alokasi DBH Migas Otsus dibutuhkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Kejelasan tersebut juga diperlukan agar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menentukan pembiayaan sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dominggus berharap audiensi tersebut menghasilkan kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat. Dia tidak ingin pertemuan itu hanya menjadi forum koordinasi tanpa kepastian mengenai alokasi dana untuk tahun anggaran mendatang.

Baca juga:  Tim Putri Papua Barat Sapu Bersih Juara Sirnas Seri 1 Voli Pantai

“Ini harus kita perjuangkan karena menyangkut keberlanjutan program di daerah tahun 2027,” katanya.

Dominggus juga meminta koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat terus diperkuat. Menurutnya, penyelarasan kebijakan anggaran Otsus diperlukan agar pemanfaatan DBH Migas memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat.

Dia menegaskan DBH Migas Otsus merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, kepastian alokasi 2027 menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program dan pelayanan kepada masyarakat. (LP14/red)

Latest articles

Anti-Fraud JKN, BPJS Kesehatan Perkuat Pengawasan hingga Siapkan Sanksi

0
JAKARTA, LinkPapua.id – BPJS Kesehatan memperkuat pengawasan dan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penguatan sistem ini mencakup pencegahan, deteksi, hingga...

More like this

SMPN 2 Kaimana Dapat Bantuan Alat Musik Keroncong Nelon dan Paket Olahraga Program CSR Bank Papua

KAIMANA, Linkpapua.id – Bank Papua Cabang Kaimana menelurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang...

Hari Ke-18 TMMD, Satgas Kodim 1808/Mansel Berbagi Bubur Bergizi dengan Anak-Anak Kampung Yamboi

‎MANSEL, LinkPapua.id – Kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga...

Hekrafnas 2026 Serentak Diselenggarakan di Jakarta, 7 Provinsi dan 17 Negara

MANOKWARI, Linkpapua.id– Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) memperkenalkan rangkaian perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional...