MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sesuai ketentuan. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3,841 juta yang dinilai belum mencukupi kebutuhan pekerja serta minimnya penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).
“Memang ada perusahaan yang sudah membayar sesuai UMP, bahkan di atas UMP. Tetapi, masih ada juga yang penerapannya belum sepenuhnya sesuai,” ujar Ketua DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Papua Barat, Rommey RYD Arwam, saat ditemui wartawan usai mengikuti rapat pra-penetapan UMP dan UMSP di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (19/11/2026).
Rommey mengatakan serikat buruh telah memantau sejumlah perusahaan di beberapa kabupaten di Papua Barat. Hasil pemantauan menunjukkan masih ada perusahaan yang belum membayar upah sesuai ketentuan, meskipun sebagian lainnya telah memenuhi bahkan melampaui standar UMP.
Dia menilai penetapan UMP dan UMSP 2027 harus mempertimbangkan kondisi perekonomian riil, hasil pemantauan lapangan, serta perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kalangan akademisi. Penetapan upah juga diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan.
“Untuk UMSP ini sudah sewajarnya diterapkan. Perusahaan yang masuk dalam sektor tersebut harus mengembalikan penerapan upah sektoral sebagaimana mestinya, karena itu merupakan hak pekerja,” katanya.
Rommey berharap penetapan UMP dan UMSP 2027 dapat memberikan perlindungan upah yang setara bagi seluruh pekerja. Menurutnya, perusahaan yang memenuhi kriteria sektoral wajib menerapkan UMSP dan tidak hanya menggunakan standar UMP.
Sementara itu, Ketua Apindo Papua Barat, Elisa Sloyer, mengatakan nilai UMP 2026 sebesar Rp3,841 juta masih dianggap belum mencukupi kebutuhan pekerja, terutama mereka yang telah berkeluarga. Penilaian tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi Apindo dengan pekerja di lapangan.
“Dari penyampaian pekerja di lapangan, nilai UMP sekarang ini masih kurang. Mereka menyampaikan bahwa untuk kebutuhan keluarga, termasuk membayar listrik dan kebutuhan lainnya, angka tersebut belum mencukupi. Karena itu, mereka berharap ada penambahan pada 2027,” tuturnya.
Meski demikian, Elisa mengatakan kenaikan upah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Apindo membuka ruang pembahasan kenaikan upah menuju kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sektor unggulan Papua Barat.
Dia juga meminta Dewan Pengupahan memetakan sektor usaha yang memiliki kemampuan membayar upah lebih tinggi. Pemetaan tersebut diperlukan agar perusahaan yang memenuhi ketentuan sektoral tidak hanya menggunakan standar UMP.
“Jangan sampai perusahaan yang sebenarnya mampu masih menggunakan UMP, padahal berdasarkan karakteristik dan ketentuan sektornya sudah seharusnya menerapkan UMSP. Ini perlu ditata dan dipilah secara jelas,” terangnya.
Selain persoalan upah, Elisa menyoroti penerapan kebijakan perekrutan tenaga kerja lokal yang dinilai belum optimal. Dia mengingatkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 telah mengatur kewajiban perusahaan merekrut tenaga kerja OAP dan pekerja lokal.
Elisa mencontohkan perusahaan yang memiliki 100 hingga 200 pekerja, tetapi hanya mempekerjakan sekitar tiga sampai empat orang OAP. Perusahaan tersebut disebut beralasan tenaga kerja OAP belum memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan.
“Perusahaan sering beralasan tenaga kerja OAP belum memiliki kompetensi. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha harus mendorong pusat pelatihan tenaga kerja di Manokwari Selatan agar anak-anak Papua dipersiapkan dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri,” tegasnya.
Elisa menilai kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya dicantumkan dalam regulasi. Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan menjalankan aturan tersebut melalui program peningkatan keterampilan dan pengawasan.
“Pemerintah harus memastikan aturan tersebut benar-benar dilaksanakan, disertai program peningkatan keterampilan dan pengawasan terhadap perusahaan,” ucapnya. (LP14/red)












