Skema DBH Migas, Bupati Bintuni Usul 100 Persen Penerimaan Diatur Khusus

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan agar 100 persen penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) yang menjadi bagian kabupaten penghasil diatur khusus melalui perda kabupaten. Usulan itu mencakup pembagian anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, bantuan langsung tunai, penelitian, dan infrastruktur.

“Pemberdayaan masyarakat adat seharusnya tidak hanya di provinsi, tetapi juga harus menyentuh masyarakat adat di daerah penghasil seperti masyarakat adat Suku Sebyar,” kata Yohanis saat membahas perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 dalam FGD di Vitta Niu Hotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).

Yohanis mengusulkan perubahan skema pembagian DBH migas kepada Pemprov Papua Barat. Dia meminta porsi daerah penghasil ditingkatkan serta penerimaan yang diperoleh dapat dialokasikan secara khusus untuk kebutuhan masyarakat adat, terutama Suku Sebyar.

Dalam usulan pembagian DBH minyak bumi, Teluk Bintuni diusulkan memperoleh 8,5 persen dari komposisi pembagian sebesar 15,5 persen. Angka itu naik dibandingkan ketentuan sebelumnya sebesar 6,5 persen.

Baca juga:  Bupati Yohanis Sambangi DPD RI, Undang Hadiri Puncak HUT Ke-22 Teluk Bintuni

Sementara itu, pemerintah provinsi diusulkan tetap memperoleh 2 persen. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan kabupaten lainnya dalam provinsi masing-masing mendapat 2 persen, sedangkan kabupaten pengolah memperoleh 1 persen.

Untuk sektor gas alam, porsi kabupaten penghasil diusulkan naik dari 13,5 persen menjadi 16,5 persen. Pemerintah provinsi diusulkan memperoleh 4 persen, kabupaten yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil 6 persen, kabupaten lainnya dalam provinsi 3 persen, dan kabupaten pengolah 1 persen.

Usulkan Enam Alokasi Penerimaan

Yohanis juga meminta mekanisme pengelolaan DBH migas diubah agar penerimaan kabupaten penghasil diatur lebih terperinci melalui perda kabupaten. Dalam rancangan tersebut, keseluruhan penerimaan kabupaten penghasil yang dimaksud dalam ketentuan pembagian DBH diusulkan menjadi 100 persen dengan pembagian penggunaan yang jelas.

Sebanyak 25 persen diusulkan untuk pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga beasiswa perguruan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP). Kemudian, 20 persen dialokasikan untuk kesehatan dan perbaikan gizi serta 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat.

Baca juga:  Bupati Bintuni Buka Turnamen Sebyar Cup 2026, 42 Tim Berebut Juara

Selanjutnya, 10 persen diusulkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah kerja usaha hulu migas. Sebanyak 2 persen dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan 23 persen untuk pembangunan infrastruktur khusus di wilayah pemilik hak ulayat yang menjadi lokasi kegiatan usaha hulu migas.

Yohanis mengatakan usulan tersebut bertujuan memastikan penerimaan daerah penghasil memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dia menilai masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasi migas harus memperoleh bagian dari manfaat pengelolaan sumber daya alam.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta anggota DPR Provinsi Papua Barat yang telah menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada kami untuk melakukan perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022,” ujar Yohanis.

Minta Prinsip Daerah Penghasil Diterapkan

Dalam pembahasan perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022, Yohanis meminta prinsip by origin atau keberpihakan berdasarkan asal daerah penghasil diterapkan dalam formula pembagian DBH migas. Menurutnya, Teluk Bintuni perlu memperoleh porsi yang sepadan karena menjadi lokasi eksploitasi dan menanggung dampak langsung aktivitas industri migas.

Baca juga:  Dibuka Hermus, Lomba Yospan Meriahkan HUT Kemerdekaan RI di Manokwari Timur

Dia menyebut revisi Perdasus tidak boleh hanya berisi penyesuaian administratif setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Perubahan aturan juga harus menjawab ketimpangan manfaat kekayaan alam antara daerah penghasil dan wilayah lainnya.

Di sisi lain, usulan pengaturan 100 persen penerimaan kabupaten penghasil masih membutuhkan pembahasan terkait dasar hukum, kewenangan pengelolaan, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Pemerintah provinsi dan DPRP Papua Barat diminta memastikan formula pembagian memiliki dasar perhitungan yang jelas.

Bagi Yohanis, revisi perdasus menjadi kesempatan untuk memastikan kekayaan migas tidak hanya menghasilkan penerimaan bagi pemerintah. Dia berharap perubahan aturan juga berdampak pada pembangunan kampung, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat adat di wilayah penghasil. (LP14/red)

Latest articles

Bupati Bintuni Desak Revisi Perdasus DBH Migas, Tak Adil untuk Daerah...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mendesak revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH)...

More like this

Bupati Bintuni Desak Revisi Perdasus DBH Migas, Tak Adil untuk Daerah Penghasil

MANOKWARI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mendesak revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)...

BPS Papua Barat Minta Insan Pers Cermat Baca Data Ekonomi

MANOKWARI, LinkPapua.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat meminta wartawan lebih cermat membaca...

Polda Papua Barat Kawal Proyek Energi Terbarukan Lewat Lantaru

MANOKWARI, LinkPapua.id – Polda Papua Barat mengembangkan Lantaru untuk memperkuat pengawalan hukum terhadap proyek...