MANOKWARI, Linkpapua.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Orgenes Wonggor meminta agar penerimaan bintara Polri Noken memberi prioritas pada putra putri asli Papua Barat. Wonggor meminta ini menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kami meminta dengan tegas agar penerimaan bintara Polri Noken diprioritaskan bagi putra/putri asli Papua Barat,” ujar Wonggor di Manokwari, Rabu (21/4/2021).
DPR Papua Barat, sebut Wonggor terus memantau pelaksanaan penerimaan bintara Polri yang dibiayai menggunakan alokasi anggaran dana otonomi khusus Papua Barat. Kata dia, karena alokasi anggarannya bersumber dari dana otsus, maka proses seleksi sampai penerimaan wajib menempatkan orang asli Papua dari 12 kabupaten dan 1 kota sebagai prioritas utama.
“Tempat pertama harus diberikan kepada anak asli yang berasal dari Papua Barat. Karena inikan pakai anggaran otsus. Kami pantau semua itu,” urainya.
Orgenes mengingatkan agar Kepolisian Daerah Papua Barat (Polda) bekerja secara transparan dan terbuka dalam proses seleksi ini. Seluruh proses penerimaan mulai dari seleksi pemberkasan, wawancara hingga kesehatan wajib disampaikan kepada publik.
Ia menyebutkan, keterbukaan publik menjadi syarat utama kepercayaan kepada polisi dalam melaksanakan proses penerimaan. Jangan sampai ada proses yang timpang.
“Proses seluruh tahapan harus terbuka untuk publik,” terangnya.
Ia menegaskan panitia seleksi wajib memberikan pertimbangan dan kebijakan khusus bagi putra/putri asli Papua Barat. Kuota 100 pelamar dari setiap kabupaten/kota harus diisi oleh pelamar dari daerah masing-masing di seluruh Papua Barat.
Wonggor juga sepakat tidak dibenarkannya praktik percaloan maupun tradisi titip-titipan. Ia akan memastikan proses ini berjalan dengan transparan.
“Kuota Pegaf harus diisi oleh anak – anak asli Pegaf. Begitu juga Tambrauw dan daerah lainnya wajib mengakomodir putra/putri asli dari daerah. Tidak boleh dari luar Papua Barat masuk sementara anak asli jatuh,” ucap Wonggor.
DPR mendukung komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai penerimaan bintara Noken tahun 2021.
“Bupati dan wali kota tidak mau membiayai pelamar yang berasal dari luar daerah. Karena itu pertimbangan penerimaan calon wajib memberikan ruang utama bagi anak-anak asli daerah,” pungkasnya. (LP2/red)
