Semua Fraksi di DPRD Manokwari Setuju Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pemda 2019

Published on

MANOKWARI-Dalam penyampaian Pendapat akhir fraksi yang digelar Selasa (18/8/2020), Fraksi-fraksi di DPRD Manokwari menyatakan setuju terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Manokwari tahun 2019.

Penyampaian fraksi PDI – Perjuangan melalui bendahara fraksi Erni Sosang mengatakan bahwa fraksinya menerima dan menyetujui raperda tersebut.”Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ini tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dalam rangka evaluasi antara Rencana dan Realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada,”ungkapnya.

Baca juga:  Pos Polantas Simpang Lima di Kota Manokwari Diaktifkan Kembali

Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 sebagai berikut.Terkait relasi Realisasi Pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.108. 554.356.176.

Menurut fraksi PDIP Perjuangan Jika dilihat dari aspek ada Ketidakcermatan dalam menentukan target.

“Memang bagus karena ada peningkatan Pendapatan asli daerah yang signifikan tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan tercapainya Pendapatan asli daerah. Capaian program OPD dalam berinovasi untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan,”jelasnya.

Baca juga:  PBVSI Manokwari Siapkan Turnamen Voli untuk Pelajar dan Umum Tahun Depan

Fraksi PDI-P meminta PLH Bupati lebih cermati dalam perencanaan program kegiatan dengan kajian-kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan sumber dana dan danau yang baru transfer dari pusat pada akhir tahun sehingga mempengaruhi Silpa.

Jika mencermati penyampaian PLH Bupati bahwa pendapatan daerah masih didominasi pendapatan transfer hal ini menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Manokwari belum bisa mandiri maka perlu terobosan dalam menggali sumber pendapatan daerah kabupaten Manokwari.

Baca juga:  DPRK Manokwari Tetapkan Tatib Periode 2024-2029

“Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 fraksi PDIP Perjuangan menyetujui Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 menjadi peraturan daerah disertai harapan agar rekomendasi dalam pendapat Air kami ini dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Manokwari demikian pendapat akhir Fraksi,”tutup Sosang.(LPB3)

Latest articles

SMPN 2 Kaimana Dapat Bantuan Alat Musik Keroncong Nelon dan Paket...

0
KAIMANA, Linkpapua.id – Bank Papua Cabang Kaimana menelurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan kepada SMP Negeri 2 Kaimana berupa bantuan alat musik...

Bupati Kaimana Lepas 10 Peserta Ziarah Rohani

More like this

JKN Bantu Nurlindah Jalani Pengobatan Infeksi Kulit, Mobile JKN Permudah Akses Layanan

MANOKWARI, LinkPapua.id – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membantu Nurlindah (25), warga Kabupaten Manokwari,...

Wabup Mugiyono Harap KKL Berkontribusi dalam Pembangunan Manokwari

MANOKWARI, Linkpapua.id – Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kerukunan Keluarga Laporo...

Kafilah Manokwari Juara Umum FASI III Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.id – Kafilah Kabupaten Manokwari berhasil meraih juara umum Festival Anak Saleh Indonesia...