MANOKWARI, LinkPapua.com – Aksi demonstrasi damai yang digelar Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat bersama Forum Honorer 1.002 berujung pada pelaporan ke polisi oleh Kepala Biro Umum Setda Papua Barat, Origenes Ijie. Namun, situasi yang sempat memanas ini akhirnya mereda setelah kedua belah pihak bertemu dan mencapai kesepakatan damai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025) memicu respons hukum dari Karo Umum, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke SPKT Mapolresta Manokwari pada Kamis (15/5).
Sebagai tindak lanjut, pada Jumat (16/5), AHN Papua Barat dan Forum Honorer 1.002 melakukan pendekatan langsung dengan menemui Origenes Ijie. Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam di ruang kerja Karo Umum itu berlangsung dalam suasana alot, tetapi konstruktif.
Ketua AHN Papua Barat, Benjamin A Worabay, menjelaskan aksi sebelumnya murni sebagai bentuk perjuangan aspiratif dan tidak ditunggangi kepentingan pihak mana pun. Dia menegaskan organisasi mereka berdiri secara independen dan menolak segala bentuk intervensi terhadap proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Dampak aksi ada laporan polisi dan kami sudah koordinasi dengan Pak Kepala Biro Umum untuk klarifikasi dan beliau bersedia untuk mencabut laporan tersebut sehingga selesai. Atas nama aliansi menyampaikan terima kasih dan dan permohonan maaf kepada Bapak Origenes Ijie sebagai Karo Umum dan dengan resmi mencabut tuntutan,” ujarnya.
Benjamin menambahkan tuntutan yang sebelumnya disampaikan dalam aksi juga telah dicabut secara resmi oleh aliansi sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga komunikasi yang baik dan menghindari potensi kegaduhan data di luar daftar 1.002 honorer yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Papua Barat.
Menanggapi isu aksi mereka ditunggangi oknum tertentu, AHN membantah keras. “Ada indikasi oknum mengatasnamakan dan provokasi dari aliansi, tidak tahu itu. Kami berjalan sesuai koridor karena jangan sampai teman-teman ini menjadi korban dan ada susupan di luar 1002,” katanya.
Wakil Ketua AHN Papua Barat, Novri Mariawasi, menambahkan Karo Umum merespons secara positif dan menyatakan perjuangan honorer patut diapresiasi selama tidak melenceng dari data yang telah disahkan.
Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa data yang telah ditetapkan dan disetujui hendaknya tidak ada pihak mana pun yang mengintervensi karena akan menimbulkan masalah pada kemudian hari.
AHN juga meminta Gubernur Papua Barat selaku pembina kepegawaian agar turut mengawasi secara ketat jalannya proses pemberkasan honorer 1.002. Tujuannya agar tidak ada penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik pemerintah daerah maupun merugikan nasib para honorer. (LP14/red)
