MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP-P) DPRP Papua Barat mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran Pemprov Papua Barat dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Sorotan diarahkan pada tingginya ketergantungan pendapatan terhadap dana pemerintah pusat dan rendahnya realisasi belanja.

“Struktur pendapatan kita masih sangat bergantung pada dana pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah masih membutuhkan kerja yang serius,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Irsan Lie pada rapat paripurna DPRP Papua Barat dengan agenda pandangan umum fraksi tentang APBD perubahan 2026 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Rabu (30/9/2026).

Irsan menyebut struktur perubahan APBD 2026 memiliki pendapatan sekitar Rp4,7 triliun dan belanja sekitar Rp4,9 triliun setelah memperhitungkan pembiayaan netto. Sekitar 85 persen pendapatan atau Rp4,4 triliun masih bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan PAD hanya sekitar 15 persen.

Persoalan juga disoroti dari sisi belanja daerah yang naik Rp507,35 miliar atau 11,38 persen menjadi sekitar Rp4,9 triliun. Namun, realisasi belanja hingga semester pertama baru mencapai 8,71 persen.

Belanja modal naik 67,44 persen menjadi Rp624,61 miliar, tetapi realisasinya baru sekitar 4,61 persen. Khusus belanja jalan, jaringan dan irigasi, realisasinya baru mencapai 1,37 persen.

Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Papua Barat membuka daftar paket pekerjaan, jadwal pelaksanaan, serta alasan rendahnya serapan anggaran. Permintaan tersebut disampaikan agar peningkatan anggaran tidak berhenti pada dokumen, tetapi diikuti pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Jangan sampai peningkatan anggaran hanya terlihat dalam dokumen, sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan berjalan lambat,” kata Irsan.

Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2026 sebesar 12,30-12,50 persen. Target tersebut dipertanyakan karena pertumbuhan ekonomi disebut melambat dari 6,46 persen pada 2025 menjadi 4,64 persen pada triwulan I 2026 dan 3,41 persen pada triwulan II.

Di sisi lain, inflasi Papua Barat tercatat 6,99 persen pada Juni dan 5,47 persen pada Juli 2026. Kemiskinan masih berada pada 18,68 persen dan IPM tercatat 68,48.

Irsan meminta pemerintah menjelaskan dasar metodologis target pertumbuhan ekonomi tersebut. Fraksi juga meminta program konkret untuk mengatasi perlambatan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan.

Fraksi PDI Perjuangan selanjutnya mempertanyakan keberpihakan anggaran perubahan APBD terhadap Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka besaran anggaran yang benar-benar diterima dan dinikmati OAP.

Tambahan DBH migas Otsus telah diarahkan dengan pembagian 35 persen untuk pendidikan, 25 persen kesehatan, 30 persen infrastruktur, dan 10 persen pemberdayaan masyarakat adat. Fraksi meminta pemerintah memastikan alokasi tersebut benar-benar terpenuhi dalam perubahan APBD 2026.

“Fraksi meminta gubernur menjelaskan secara eksplisit dalam perubahan APBD bahwa proporsi tersebut benar-benar terpenuhi,” tutur Irsan.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta SiLPA yang bersumber dari Dana Otsus tetap digunakan sesuai peruntukan semula. Selain itu, pemerintah diminta memfasilitasi 10 pilot OAP yang belum mendapat pekerjaan melalui kerja sama dengan maskapai penerbangan.

Pada sektor pengadaan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pembelian motor tempel pada Dinas Perikanan. Nilai anggaran pengadaan tersebut dinilai perlu ditinjau ulang karena disebut sama dengan harga toko.

Dinas Perikanan diminta menyusun HPS berdasarkan survei sejumlah distributor resmi dan e-katalog. Fraksi juga meminta komponen harga dibuka secara transparan.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian terhadap sejumlah ruas infrastruktur di Papua Barat. Ruas yang disoroti meliputi Jalan Hurimber-Kokas, peningkatan ruas Manokwari Selatan-Pegunungan Arfak, dan Manokwari-Pegunungan Arfak.

Untuk Kaimana, Fraksi PDI Perjuangan meminta satu dari tiga kapal milik Pemprov Papua Barat dialokasikan ke daerah tersebut. Fraksi juga meminta anggaran operasional pengiriman kapal tersebut dimasukkan dalam perubahan APBD 2026.

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, perubahan APBD bukan sekadar menaikkan angka anggaran. Setiap rupiah dinilai harus memiliki dasar, terserap tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang harus dijelaskan bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi untuk apa, siapa yang menerima manfaat dan bagaimana memastikan anggaran itu benar-benar sampai kepada masyarakat,” ucap Irsan. (LP14/red)