MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membeberkan alasan melakukan perombakan postur anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 di hadapan para wakil rakyat. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika kebutuhan pembangunan dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Rapat paripurna penyerahan LKPJ 2025 berlangsung di Hotel Aston Niu, Manokwari, Rabu (15/4/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Petrus Makbon dan dihadiri jajaran Forkopimda hingga pimpinan perangkat daerah.

“Penyesuaian ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” kata Dominggus.

Dominggus menegaskan penyesuaian APBD dapat dilakukan melalui penetapan kepala daerah sebelum memasuki tahapan Perubahan APBD (P-APBD). Hal ini disebutnya telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Pada sektor pendapatan, target mengalami kenaikan dari Rp3,47 triliun menjadi Rp3,50 triliun. Lonjakan ini didorong realisasi PAD yang naik Rp122,95 miliar menjadi Rp457,86 miliar.

Meski demikian, pendapatan transfer justru merosot sebesar Rp91,55 miliar hingga berada pada angka Rp3,04 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah juga terkoreksi menjadi Rp807,7 juta.

Di sisi belanja, total anggaran membengkak dari Rp3,57 triliun menjadi Rp3,83 triliun. Kenaikan signifikan senilai Rp225,73 miliar terjadi pada pos belanja operasional.

Berbanding terbalik, belanja modal justru dipangkas sebesar Rp69,39 miliar hingga menyisakan Rp484,58 miliar. Pos belanja tidak terduga juga dipotong setengahnya menjadi Rp30 miliar saja.

Pemerintah juga mencatat adanya kenaikan belanja transfer sebesar Rp76,61 miliar. Selain itu, sektor pembiayaan daerah naik menjadi Rp133,94 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.

Pemprov Papua Barat kini menanti rekomendasi strategis dari pihak legislatif atas laporan tersebut. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan serta kinerja pembangunan daerah di masa depan. (LP14/red)