MANOKWARI, LinkPapua.id – Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Prof Roberth KH Hammar mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat merealisasikan anggaran operasional Rp1 miliar per tahun untuk setiap perguruan tinggi swasta (PTS). Usulan tersebut diharapkan terwujud pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani.

“Mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa membantu, karena di periode lalu belum terwujud, diharapkan di periode ini bisa tercapai,” ujar Prof Roberth saat pembukaan Musyawarah Luar Biasa (Muslub) APTISI di Aula Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP), Manokwari, Selasa (27/10/2026).

Prof Roberth mengatakan anggaran Rp1 miliar per tahun untuk setiap kampus dibutuhkan guna mendukung operasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dana tersebut dapat menunjang pemeliharaan fasilitas kampus hingga peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Dia menyebut Pemprov Papua Barat telah berupaya merealisasikan dukungan anggaran itu pada periode pertama kepemimpinan Dominggus-Lakotani. Namun, hingga periode berakhir, anggaran operasional bagi PTS belum terwujud.

Prof Roberth menilai perguruan tinggi swasta memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM di Papua Barat. Karena itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar kampus dapat menjalankan kegiatan pendidikan dan mengembangkan kapasitas tenaga pengajar.

“Potensi Ketua APTISI Papua Barat sangat besar dalam mendorong dan mewujudkan keinginan kampus mendapatkan anggaran operasional,” katanya.

Dia berharap Ketua APTISI Papua Barat yang terpilih nantinya membangun komunikasi dengan Pemprov untuk memperjuangkan usulan tersebut. Prof Roberth ingin anggaran Rp1 miliar per kampus tidak kembali berhenti sebagai rencana, tetapi direalisasikan pada periode kedua kepemimpinan Dominggus-Lakotani. (LP14/red)