MANOKWARI, Linkpapua.com – Perekonomian Papua Barat diperkirakan tumbuh lebih baik di 2023. Indikator ini tercermin dari progres positif berbagai sektor, meski banyak hambatan menuju ke arah sana.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sangat memperhitungkan Indonesia. Populasi penduduk Indonesia menjadi potensi yang bisa dioptimalisasi.
“Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di Asean, termasuk di dalamnya penduduk Papua Barat. Di mana Papua Barat sebagai konsumen terbesar dan memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional,” ujar Waterpauw,
Hanya saja tantangan terbesar Papua Barat adalah masih lemahnya kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing tenaga kerja menurun.
Menurut Waterpauw, selain SDM, Papua Barat juga dihadapkan pada kelemahan struktur produksi domestik. Antara lain tingginya ketergantungan pada ekspor bahan baku yang berasal dari sumber daya alam bernilai tambah rendah.
“Faktor ini akan membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga serta tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus didatangkan dari luar Papua Barat,” jelasnya.
Selain itu Waterpauw juga menyinggung soal kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif. Ini menyebabkan lemahnya iklim investasi serta kurangnya minat investasi sektor swasta.
“Selain itu juga belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal akibat belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” paparnya.
Dijelaskan Waterpauw, prospek dan peluang perekonomian daerah yang dapat dimaksimalkan di Papua Barat yakni potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya.
Kondisi ini ditopang oleh membaiknya infrastruktur pendukung perekonomian.
Prospek tersebut membuka peluang pasar ekspor bagi produk Papua Barat. Hanya saja dalam rangka semua ini menurut Waterpauw, dibutuhkan komitmen dan dukungan pemerintah kabupaten/kota pada pengembangan potensi unggulan regional. Di mana semua itu akan mendorong pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri.
“Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD tahun 2023, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” ucapnya. (LP9/Red)
