BLUD UPTD KKP Raja Ampat Andalkan Sistem CORDS Libatkan Nelayan Jaga Laut

Published on

RAJA AMPAT, LinkPapua.id – BLUD UPTD Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Raja Ampat mengandalkan sistem Coder Crew Operator Data Recording System (CORDS) untuk melibatkan nelayan menjaga kelestarian laut. Program ini menjadi langkah inovatif dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

“Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat bagi nelayan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Raja Ampat,” kata Koordinator Komunikasi BLUD KKP Raja Ampat, Alan Ramandey, Rabu (29/10/2025).

Alan menjelaskan, keterlibatan nelayan dalam program CORDS dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga laut. Program ini juga mendukung penerapan konsep ekonomi biru yang kini menjadi fokus kebijakan KKP.

Baca juga:  GP Sayangkan Sikap YRK Bersekutu dengan Karang Taruna Jadi-jadian

Tim Monitoring BLUD UPTD KKP Raja Ampat memiliki peran penting dalam mengumpulkan data hasil tangkapan nelayan. Mereka mengidentifikasi panjang dan jenis tangkapan untuk mendukung kebijakan perikanan terukur yang dicanangkan KKP.

Dengan sistem CORDS, nelayan tidak hanya menjadi pelaku penangkapan ikan, tapi juga bagian dari pengawasan sumber daya laut. Keterlibatan langsung ini diharapkan memperkuat pengelolaan laut berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Selain CORDS, BLUD UPTD KKP Raja Ampat juga menguji sistem pengawasan SISPANDALWAS di kawasan konservasi Misool. Sistem ini berfungsi menjaga keberlanjutan dan keamanan zona konservasi dari aktivitas kapal wisata.

Baca juga:  Kolaborasi BPOM Manokwari dan Anggota DPR RI, Edukasi Siswa Awasi Peredaran Obat, Makanan, dan Kosmetik

Pemantauan dilakukan agar aktivitas wisata tetap terkendali dan tidak merusak ekosistem laut yang dilindungi. Sistem ini diharapkan berjalan efektif dan memberi manfaat bagi pelestarian alam laut Raja Ampat.

“Sistem kluster yang diterapkan di Misool ini sangat efektif dalam mengelola jumlah kapal wisata dan mengurangi kepadatan di satu lokasi,” ujar Alan.

Ia menjelaskan, sistem kluster membagi wilayah menjadi empat zona dengan sistem booking dan antrean. Hanya lima kapal wisata yang diizinkan beroperasi per kluster selama 72 jam untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kelestarian laut.

Baca juga:  Konsultasi Publik RKPD 2026, Wagub Papua Barat Minta Program Prioritas Merata-Tepat Sasaran

Inovasi lain yang diterapkan BLUD KKP Raja Ampat ialah pembangunan Artificial Fish House atau rumah ikan buatan. Program ini bermanfaat bagi nelayan sekaligus mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Sebanyak 25 titik rumah ikan dipasang di perairan depan Kampung Fafanlap sejak Agustus lalu. Dalam empat bulan, delapan titik sudah menunjukkan hasil positif dan mulai dimanfaatkan nelayan.

Program rumah ikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penangkapan sekaligus mendukung kebijakan perikanan terukur. Upaya ini juga ditargetkan memperkuat kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Raja Ampat. (LP10/red)

Latest articles

Penduduk Miskin Papua Barat Capai 98.460 Orang di Maret 2026, Terbanyak...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 98.460 orang pada Maret 2026. Mayoritas penduduk miskin tersebut berada di wilayah perdesaan dengan...

More like this

Festival Kopi Manokwari Diharapkan Dongkrak Perekonomian dan Promosi Produk Lokal

MANOKWARI, Linkpapua.id– Festival Kopi yang digelar Komunitas Kopi Manokwari mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten...

Festival PAUD Kreatif Manokwari Tanamkan Semangat Kemerdekaan dan Karakter Anak Sejak Dini

MANOKWARI, Linkpapua.id – Bunda PAUD Kabupaten Manokwari, Febelina Indou, pada Festival PAUD Kreatif yang...

Satpol PP dan Damkar Mansel Imbau Warga Tak Bakar Lahan Usai 9 Titik Kebakaran

MANSEL, LinkPapua.id - Satpol PP dan Damkar Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, mengimbau masyarakat...