MANOKWARI, Linkpapua.com– Dewan Pengurus Pusat Barisan Masyarakat Pengembangan Peningkatan Pembangunan Indonesia (DPP BMP21) Provinsi Papua Barat bertemu dengan jajaran Polda Papua Barat, Selasa (26/3/2024). Di kesempatan itu, DPP BMP21 menyampaikan beberapa agenda yang mereka usung.

Salah satunya, usulan agar dalam seleksi calon siswa Polwan, orang asli Papua (OAP) mendapatkan prioritas lebih. DPP BMP21 juga menyampaikan dukungan kepada Polda dalam upaya pemberantasan korupsi di Papua Barat.

Hadir dalam pertemuan ini Sekum DPP BMP21 Markus Fatem dan Jekson Wutoy, Pengawas Organisasi Buruh. Mereka diterima Direktur Intelkam Polda Papua Barat Kombes Pol Agustinus Ary Purwanto.

“Bapak Kapolda sedang sibuk jadi kami diterima oleh bapak Direktur Intelkam Polda Papua Barat, itu pesan Bapak Kapolda,” ujar Markus Fatem Rabu (27/03/2024).

Markus Fatem lalu memaparkan sejumlah agenda penting yang ia bawa dalam pertemuan itu.

“Dalam pertemuan yang cukup hangat dan akrab itu saya menyatakan dukungan kami sebagai NGO mendukung langkah-langkah hukum dari Polda Papua barat dalam memberantas kasus korupsi, tambang ilegal, ilegal loging di Salawati, kasus honorer siluman, dan lain-lain,” katanya.

Sementara itu Jekson Wutoy Pengawas Organisasi Buruh BMP2I Papua Barat menjelaskan, ada bebrapa agenda penting BMP2I. Di antaranya, penyelesaian konflik hak-hak masyarakat adat yang belum direalisasi melalui DAK dan instruktur itsus sejak tahun 2018-2024.

Lalu kedua, penyelesaian kenaikan upah buruh bongkar muat di Pelindo Indonesia Papua Barat. Termasuk Pendidikan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua (PPSDM) melalui penerimaan Calon Siswa Negara Sekolah Kepolisian Negera khusus Polisi Wanita (Casis Polwan) untuk Orang Asli Papua (OAP) maksimal 100. Pihaknya juga menyampaikan soal Rakerda DPD KNPI Tambrauw di Sorong 2024.

“Saya minta jatah ini kalau bisa Afirmasi Otsus itu Casis Polwan Orang Asli Papua harus 100%,” pungkas Fatem.(rls/Red)