MANOKWARI, Linkpapua.com – Saat masa bakti Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, berakhir pada Mei 2022 mendatang, akan ada kekosongan jabatan selama dua tahun hingga berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) 2024.

Mengisi kekosongan selama dua tahun itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat telah mengusulkan nama untuk menjadi penjabat (Pj) gubernur. Sosok itu adalah Nataniel Mandacan. Dia dinilai sebagai sosok yang paling pas untuk mengisi jabatan.

Usulan itupun telah disampaikan secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) di Jakarta pada Jumat (15/10/2021).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Afirmatif Orang Asli Papua (OAP) MRP Papua Barat, Kelly Duwiri, mengatakan Dirjen Otda Kemendagri merespons positif usulan tersebut dan meminta MRP menunggu surat balasan dalam kurung waktu 14 hari.

“Pak Dirjen menerima usulan MRP Papua Barat dan dalam waktu dekat sudah ada surat balasan dari Kemendagri,” kata

Kelly menjelaskan, usulan ini adalah harapan masyarakat adat yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menunjuk putra asli Papua Barat menjadi penjabat gubernur.

Dengan begitu, kata Kelly, penjabat gubernur nanti bisa berkomunikasi dengan bahasa kultur untuk menjaga stabilitas sosial politik di Papua Barat tetap aman dan damai.

Pertimbangan lain, lanjutnya, Nataniel Mandacan akan pensiun dari masa pengabdian sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat pada Desember 2021 nanti. Pengusulannya menjadi penjabat gubernur dinilai sangat tepat agar dapat menjaga stabilitas roda pemerintahan di daerah.

Nataniel Mandacan pun dikenal sebagai sosok kepala suku besar di Papua Barat. Dipercaya bisa menjadi figur sentral untuk menjaga keharmonisan masyarakat adat dan stabilitas sosial Politik di Papua Barat menjelang pemilu 2024.

“MRP Papua Barat menimbang Nataniel Mandacan adalah sosok yang tepat menjadi Karteker Gubernur Papua Barat. Beliau adalah pamong yang memenuhi kriteria perpengalaman dari sisi pemerintahan dan juga sebagai sosok putra daerah yang memiliki pengaruh di masyarakat,” beber Kelly.

Bertemu dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Kelly ditemani
Sekretaris Afirmasi OAP MRP Papua Barat, Yulianus Thebu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat, Samuel Kambuaya, dan Ketua Pokja Perempuan, Christin Ayelo.

Kelly mengungkapkan, kedatangan mereka juga sebagai upaya mencari solusi terbaik dalam meminimalkan gejolak sosial politik menjelang pemilu 2024 mendatang. (*/red)