MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta program Papua Barat Sehat (PBS) dievaluasi agar jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah benar-benar dapat digunakan masyarakat. Dia menekankan warga tidak boleh hanya tercatat sebagai peserta jaminan, tetapi masih kebingungan saat membutuhkan layanan kesehatan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat akan meluncurkan secara simbolis tiga program prioritas, yakni PBS, Papua Barat Cerdas (PBC), dan Papua Barat Produktif (PBP), pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-27 Papua Barat, Senin (12/10/2026). Dominggus mengakui pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat.

“Kita punya tiga program prioritas ini perlu dikawal dan terus dievaluasi sehingga manfaatnya benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Dominggus saat memimpin rapat bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Kamis (8/10/2026).

Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Papua Barat saat ini mencapai 98,68 persen. Namun, Dominggus meminta angka tersebut tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan PBS.

PBS dikolaborasikan dengan BPJS Kesehatan serta intervensi langsung pemerintah daerah melalui kartu PBS. Pemerintah diminta memastikan warga yang telah dijamin dapat menggunakan kartu tersebut ketika membutuhkan pemeriksaan kesehatan.

“Harus dipastikan kartu JKN seluruh masyarakat Papua Barat aktif dan dapat digunakan jika sewaktu-waktu ingin melakukan pemeriksaan kesehatan,” tegasnya.

Dominggus juga meminta Dinas Kesehatan memastikan masyarakat mengetahui tempat pelayanan kesehatan yang dapat didatangi. Warga juga harus mengetahui pihak yang dapat dihubungi ketika mengalami kendala saat mengakses layanan.

“Selain dibiayai dari BPJS pusat, kita provinsi juga telah menjaminkan bahwa ada pemerintah kabupaten yang anggarannya tidak mencukupi, tapi pemerintah provinsi telah penuhi semuanya,” katanya.

Menurut Dominggus, persoalan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Masyarakat juga harus memahami alur pelayanan dan memperoleh layanan ketika membutuhkan pengobatan.

“Karena masyarakat sering bingung ketika mau berobat menggunakan pelayanan kesehatan yang sudah dijaminkan. Ini harus disosialisasikan supaya masyarakat paham alurnya,” tuturnya.

Dia mendorong Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diarahkan untuk menjelaskan mekanisme pelayanan agar warga tidak kebingungan ketika menggunakan jaminan kesehatan.

Di sisi lain, Dominggus mempertanyakan keterbatasan pembiayaan BPJS Kesehatan yang menyebabkan tidak seluruh jenis pelayanan kesehatan dapat ditanggung. Dia meminta persoalan tersebut dikaji karena masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan ketika sakit.

“Masuk akal atau tidak jika mereka bilang uang tidak cukup untuk membiayai semua pelayanan kesehatan padahal tidak semua orang sakit,” ucap Dominggus.

Dominggus meminta keberhasilan PBS tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Evaluasi juga harus melihat apakah kartu aktif, alur pelayanan dipahami, dan warga memperoleh layanan tanpa terkendala administrasi maupun pembiayaan.

Selain PBS, dia meminta pengawalan juga dilakukan terhadap PBC dan PBP. Ketiga program prioritas tersebut akan dievaluasi secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Papua Barat. (LP14/red)