MANOKWARI,linkapapua.com- Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat (DPRPB) Dominggus Adrian Urbon meminta Dinas PUPR memberi perhatian terhadap pengusaha orang asli Papua (OAP) yang bergerak di sektor jasa dan konstruksi. Dom Urbon menyebut, kontraktor OAP turut berjasa dalam memperjuangkan otonomi khusus Papua.

“Perlu diingat, mereka ini adalah pengusaha asli Papua yang sudah ikut berjuang sehingga kita mendapatkan otonomi khusus. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk menghidupkan pengusaha asli Papua, keterlibatan dan partisipasi mereka untuk membangun daerah,” ujar Dom Urbon, Rabu (15/11/2023).

Ia mengatakan, pelibatan pengusaha asli Papua dalam paket-paket pekerjaan atau proyek pemerintah provinsi Papua Barat, merupakan pengejawantahan implementasi otonomi khusus. Karena itu dalam pembagian paket paket pekerjaan pengusaha asli Papua harus mendapat perhatian.

Perspektif pria yang akrab disapa Kaka Dom Urbon ini, dalam konteks Otsus di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, kontraktor asli Papua harus dipandang sebagai subjek. Bukan sekadar menjadi objek. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan lebih partisipatif.

“Mereka (kontraktor asli Papua) ini, tidak memiliki pekerjaan di sektor lain selain di sektor jasa dan konstruksi. Saya mengharapkan, Dinas PUPR bisa memperhatikan persoalan ini dengan baik dan membagi-bagi paket pekerjaan yang ada,” pintanya.

Pola pemberdayaan kepada kontraktor asli Papua, lanjut Dom Urbon, mesti dilakukan secara kontinu melalui pembinaan maupun pengorgaisasian oleh OPD-OPD yang ada di lingkup pemprov Papua Barat.

“Supaya ke depan, mereka ini bsia menekuni profesi ini dengan sungguh-sungguh dan pekerjaan mereka bisa berjalan dengan baik. Baik secara kualitas maupun kuantitas, learning by doing. Mereka juga mengambil partisipasi dan peran serta dalam pembangunan di Papua Barat,” ungkapnya.

Pernah menjabat sebagai Ketua KAPP (Kamar Adat Pengusaha Papua) Papua Barat, Dom Urbon yang duduk di Komisi IV membidangi infrastruktur ini, paham betul soal dinamika yang terbangun dalam persaingan untuk mendapatkan proyek pemerintah.

“Saya sebagai wakil rakyat yang berada di komisi IV, PUPR adalah mitra kerja kami. Saya berjanji akan mendorong ini, agar mereka diberikan paket pekerjaan. Jangan sampai mereka tidak dapat pekerjaan, mereka ini butuh hidup,” tutupnya. (LP1/red)