DPRP Papua Barat Sentil Pariwisata Cuma Sumbang 0,50% di PDRB, padahal Potensi Besar

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menyoroti kinerja sektor pariwisata yang belum optimal dalam mendongkrak perekonomian daerah. Pihak legislatif menilai capaian sektor ini masih sangat minim dan belum sebanding dengan besarnya potensi kekayaan alam serta kebudayaan yang dimiliki daerah.

Sektor pariwisata tercatat baru menyumbang sekitar 0,50 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat. Jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel di wilayah ini hanya menyentuh angka 1.260 orang per tahun.

“Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Papua Barat saat ini baru berada di kisaran 0,50 persen, sementara kunjungan wisatawan mancanegara yang menginap di hotel baru sekitar 1.260 orang per tahun. Angka-angka ini jauh dari cerminan potensi sesungguhnya yang kita miliki,” ujar Wakil Ketua II DPRP Papua Barat, Syamsudin Seknun, saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
di Vitta Hotel Manokwari, Kamis (18/6/2026).

Baca juga:  Ketua KNPI Harap Menteri Bahlil Beri Solusi Masalah Tambang di Papua Barat

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripparprov) Papua Barat 2026-2045 memasang target kontribusi PDRB naik menjadi 3 persen pada tahun 2045. Regulasi jangka panjang ini juga membidik capaian 100.000 wisatawan mancanegara per tahun serta 6.000.000 perjalanan wisatawan nusantara.

Baca juga:  Fraksi NasDem Bersatu Soroti APBD Papua Barat 2025: Raih WTP, tapi PAD Tak Capai Target

Draf regulasi menetapkan pembagian klaster dengan menempatkan Manokwari sebagai simpul pariwisata primer dan Fakfak sebagai simpul pariwisata sekunder. Empat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang ditetapkan meliputi Geowisata Pegunungan Arfak-Manokwari-Manokwari Selatan, Ekowisata Bahari Teluk Wondama-Kaimana, Pariwisata Budaya Fakfak, serta Ekowisata Mangrove Teluk Bintuni.

“Kami memiliki kewajiban memastikan kepentingan masyarakat hukum adat dan masyarakat adat sebagai pemilik sejati tanah ini terlindungi,” tegas Syamsudin.

Baca juga:  DPRP Papua Barat Akan Kawal Usulan Pembentukan Provinsi Bomberai

Dia menambahkan perlindungan hak ulayat tersebut diatur melalui skema kewajiban alokasi modal eksternal. Setiap investasi pariwisata yang masuk wajib menggandeng pelaku usaha lokal dan menyisihkan sedikitnya 10 persen keuntungan bersih untuk program pemberdayaan masyarakat adat.

Jajaran legislatif meminta seluruh pemangku kebijakan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan angka serta kelayakan target sebelum draf dibawa ke tahap fasilitasi lanjutan. Pembenahan berkala dinilai mutlak dilakukan pada sektor aksesibilitas, konektivitas transportasi antardaerah, hingga mutu sumber daya manusia di lapangan. (LP14/red)

Latest articles

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sesuai ketentuan. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia...

More like this

Buruh Desak UMSP Wajib Diterapkan, Apindo Soroti Upah Rp3,8 Juta-Minim Pekerja OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Kalangan buruh mendesak perusahaan di Papua Barat menerapkan Upah Minimum Sektoral...

Derek Ampnir: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat, UMP 2027 Berpeluang Naik

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi...

UMP Papua Barat 2027 Dibahas, Pekerja Ingin Upah Naik-Pengusaha Perkuat Rekrutmen OAP

MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Pengupahan Papua Barat mulai membahas proyeksi penetapan Upah Minimum Provinsi...