MANOKWARI, Linkpapua.com – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bukan hanya soal mendidik. Namun memperjuangkan perlindungan hak anak, yaitu memberikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak untuk berpikir, belajar dan berkarya.
Demikian ungkap Bunda PAUD Kabupaten Raja Ampat Faujiah Helga Tampubolon Umlati saat ditemui Linkpapua.com, usai menjalani prosesi pengukuhannya sebagai Bunda PAUD Raja Ampat periode 2021-2024, di Swiss-belhotel Manokwari, Senin (13/12/2021).
“Menyangkut PAUD bukan hanya soal mendidik, tetapi juga perlindungan hak anak, yaitu memberikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak untuk berpikir, belajar dan berkarya dalam masa emas mereka,” kata Faujiah.
Istri dari Bupati Raja Ampat Abdul Fariz Umlati itu, menjelaskan, pengukuhannya sebagai Bunda PAUD itu merupakan yang kedua kalinya. Dan pada periode kedua ini, dirinya akan lebih memantapkan program-program sebelumnya yang belum tercapai.
Pada periode sebelumnya, Faujiah mengungkap, bahwa PAUD Raja Ampat berhasil meraih predikat terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan diresmikannya Unit Gedung Baru (UGB) D’Farhel di Waisai sebagai PAUD Percontohan.
“Kami dari Raja Ampat mendapat PAUD Percontohan dari Kemendikbud, dan itu merupakan yang satu-satunya di Papua Barat. Dengan ini, kerja kita jadi semakin mudah karena kalau mau pelatihan atau study banding tidak harus ke Jakarta, cukup di Raja Ampat saja,” kata Faujiah.
Kendati demikian, hal berbeda diungkapkan oleh Bunda PAUD Teluk Bintuni Priska Prisilia Kasihiw. Menurutnya, sejauh ini dinas pendidikan baik tingkat kabupaten maupun provinsi tidak proaktif dengan program PAUD, terlebih lagi pada daerah terpencil di Teluk Bintuni yang jangkauannya cukup sulit ditempuh.
Padahal, lanjut Priska, eksistensi PAUD seharusnya bukan hanya untuk mereka (anak-anak) yang mendiami daerah perkotaan saja, tetapi juga oleh mereka yang hidup di kawasan perkampungan.
“Kami merasakan di Teluk Bintuni, selama saya menjadi Bunda PAUD dan Ketua PKK, banyak kendala yang kami hadapi saat terjun ke lapangan. Bukan hanya soal jarak tempuh, tapi juga bangunan (sarana),” ujar Priska. “Jangankan PAUD, TK saja tidak ada. Ini membuktikan bahwa pihak dinas tidak proaktif dengan keluhan masyarakat,” katanya lagi.(LP7/Red)
