MANOKWARI, linkpapua.com- Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri, Politik, Hukum, dan Otonomi Daerah, Wawasan Kebangsaan, Pertahanan dan Keamanan, dan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Felix Vernando Wanggai menilai, pelaksanaan rakor Fordasi di Manokwari telah menghasilkan banyak lompatan positif. Ia pun memuji Pemprov Papua Barat yang telah berhasil dalam konsolidasi hingga forum bisa terlaksana sesuai ekspektasi.
“Kami melihat Fordasi ini menjadi instrumen perjuangan bersama daerah-daerah yang memiliki status kekhususan dan keistimewaan di Indonesia. Karena ini bagian penting dari penguatan desentralisasi secara keseluruhan di Indonesia,” ujar Felix, Rabu (27/9/2023).
Menurutnya, bagian ini penting karena kebijakan asimetris adalah salah satu pilihan untuk menghargai asal usul sejarah kebudayaan kultural. Juga bisa menjadi solusi penyelesaian konflik hubungan pusat dan daerah.
“Desentralisasi asimetris menjadi langkah-langkah percepatan pembangunan di Indonesia. Forum Fordasi ini menjadi menarik karena jumlah pesertanya semakin berkembang dari awalnya hanya 4 daerah dan saat ini menjadi 9 Provinsi,” terang Felix.
Artinya lanjut Felix, bertambahnya anggota Fordasi memberikan dorongan bahwa Fordasi hari ini bisa menjadi sebuah penguat advokasi kebijakan di tingkat pusat. Sehingga kekhususan dan keistimewaan ini memberi warna baru dalam pembangunan nasional.
“Karena tidak bisa kebijakan nasional dipukul rata di seluruh Indonesia. Harus disesuaikan dengan masing-masing karakteristik dan budaya daerah,” jelasnya.
Felix juga mengatakan, Rakor Fordasi ini menjadi bagian untuk memperkuat regulasi turunan pelaksanaan otonomi khusus yang ada pada masing-masing daerah peserta. Saat ini pemerintah sedang merumuskan arah pembangunan dua puluh tahun ke depan (RPJP) hingga 2045. Kemudian juga menyusun RPJM hingga 5 tahun ke depan untuk pemerintahan baru.
“Konsep itu sangat menentukan arah pembangunan pada 9 provinsi asimetris,” katanya.
Hasil dari pertemuan hari ini sangat krusial kata Felix. Sebab akan mendorong arti kekhususan 9 daerah asimetris.
Menurut Felix, pada gilirannya nanti pembangunan di 9 provinsi akan berjalan lebih konstruktif. Selanjutnya, dengan prinsip pemerataan itu, hubungan antara pemerintah daerah dan pusat akan semakin sinergis.
“Jadi hubungan antara pusat dan daerah tidak hanya bersifat umum saja. Tetapi bersifat kekhususan atau asimetrikal otonom,” katanya.
4 daerah pendatang baru di Provinsi Papua, kata Felix, harus bercermin pada DKI Jakarta. DKI berhasil membangun dengan kekhususannya. Ke depan, 6 daerah asimetris di Tanah Papua juga harus bisa melakukan lompatan lompatan seperti DKI.
“Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi contoh pelajaran baik di DKI Jakarta dan DIY bisa memberikan pelajaran bahwa ada hubungan yang positif antara desentralisasi asimetris di Papua. Agar 6 provinsi di Papua bisa lebih cepat keluar dari kemiskinan ekstrem dan terwujudnya percepatan pelayanan dasar,” imbuh Felix. (LP12/red)
