Fix! 505 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik 20 Februari di Istana

Published on

JAKARTA, Linkpapua.com – Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 dijadwalkan dilantik pada 20 Februari mendatang. Pelantikan akan digelar di Istana Negara, Jakarta.

Wamendagri Bima Arya mengatakan 505 kepala daerah akan dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala daerah yang dilantik adalah gubernur, wali kota dan bupati.

“Totalnya 505. Ada gubernur, wali kota dan bupati. Pelantikan 20 Februari,” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga:  Reka Ulang Pembunuhan Perempuan di Tribun Argosigemerai, Terungkap Kalimat Terakhir Korban saat Ditikam

Bima Arya mengatakan pelantikan akan digelar di Jakarta. Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan teknis pelantikan tersebut.

“Insyaallah dipastikan tanggal 20 Februari di Jakarta. Saat ini Kemendagri tengah menyiapkan teknisnya dengan Sekretariat Negara,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebanyak 545 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2024. Terdiri dari, 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Baca juga:  Bupati Markus Waran Tinjau Kesiapan Pemilu di Dataran Isim dan Tahota

Sementara saat ini sudah ada 505 kepala daerah yang siap untuk dilantik lebih awal. Di antaranya, 296 kepala daerah non sengketa dan 209 kepala daerah hasil putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sedangkan, 40 kepala daerah lainnya masih bersengketa di MK. Putusan akhir sengketa dari 40 daerah tersebut akan dibacakan pada 24 Februari 2025.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sebelumnya mengatakan kepala daerah hasil putusan akhir MK itu, akan dilantik secara berturut-turut. Hal itu, kata dia, lantaran adanya kemungkinan putusan MK akan beragam.

Baca juga:  Penelitian Yayasan Kitong Bisa di Raja Ampat: Petakan Ekososial, Selamatkan Lingkungan

“Nanti berturut-turut (pelantikan kepala daerah hasil akhir putusan MK), berturut-turut ketika perkaranya selesai. Misalnya ada pemungutan suara ulang, kita nggak tahu kapan selesainya karena yang melaksanakan bukan MK yang melaksanakan KPU, KPUD,” ujarnya, Jumat (31/1).(LP2/Red)

Latest articles

Asap Kebakaran TPA Manokwari Ancam Kesehatan, Pemprov Papua Barat Wajibkan ASN...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemprov Papua Barat mewajibkan ASN dan non-ASN memakai masker di lingkungan kerja menyusul kebakaran TPA Manokwari. Kebijakan tersebut diterapkan karena asap...

More like this

Kaimana Buka Rangkaian Musda Golkar Papua Barat, Pengurus Definitif Jadi Target

KAIMANA, Linkpapua.id– Pengurus DPD Partai Golkar Papua Barat tiba di Kabupaten Kaimana, Selasa (11/8/2026),...

Wabup Mugiyono Ajak ASN dan Masyarakat Jaga Kebersihan Jelang HUT RI

‎MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar apel gabungan yang dilanjutkan dengan kerja bakti di kawasan...

Polda Papua Barat Pastikan Personel dan Peralatan Siap Tangani Karhutla

MANOKWARI, Linkpapua.id-Polda Papua Barat melaksanakan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Penanganan Kebakaran Hutan dan...