MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merinci anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Perincian tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi penggunaan anggaran dan pembahasan kelanjutan proyek yang belum rampung.

“Tolong rincikan penggunaan dana yang telah terpakai berapa sehingga kita mendapat kejelasan untuk memprogramkan kembali pembangunan BLK dan bisa dilaporkan kepada Kementerian Transmigrasi karena saat itu menteri telah berkomitmen untuk membantu,” ujar Dominggus saat memimpin rapat finalisasi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mansinam Beach Hotel, Selasa (13/10/2026).

Pembangunan BLK Mansel menjadi salah satu dari 36 poin rekomendasi KPK yang dibahas dalam rapat tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat perlu memastikan jumlah anggaran yang sudah terserap dan kondisi pekerjaan sebelum menyusun rencana kelanjutan pembangunan.

Dominggus mengatakan BLK dirancang untuk meningkatkan keterampilan generasi muda Papua Barat, terutama lulusan sekolah yang belum memiliki pengalaman kerja. Fasilitas itu diharapkan menjadi tempat pelatihan agar mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

“Pembangunan BLK itu dianggarkan tahun 2018. Pembangunan belum selesai dan Covid muncul hingga masa jabatan gubernur periode pertama berakhir tahun 2022, pembangunan tidak dilanjutkan sampai sekarang,” katanya.

Dominggus mengungkapkan, pengembangan BLK tersebut direncanakan melibatkan kerja sama dengan PT Petrotekno. Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk menuntaskan pembangunan dan pengembangan fasilitas tersebut.

BLK itu direncanakan menyediakan pelatihan di sejumlah bidang, mulai dari kelistrikan, permesinan, pengoperasian alat berat, pertanian, hingga pengolahan bahan makanan. Bidang-bidang tersebut dipilih karena dinilai memiliki kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar.

Sebelum pembangunan dilanjutkan, Dinas PUPR diminta menghitung secara terperinci anggaran yang telah digunakan dan memastikan kondisi pekerjaan di lapangan. Hasil perhitungan itu akan menjadi bahan laporan kepada KPK sekaligus dasar pembahasan program lanjutan.

Dominggus menegaskan, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti rekomendasi KPK, termasuk persoalan pembangunan BLK yang belum selesai. Sejumlah poin rekomendasi lainnya disebut telah memiliki penjelasan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat tersebut, OPD terkait menyatakan kesiapan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program sesuai kewenangan masing-masing. Mereka juga berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KPK. (LP14/red)