Honorer Palang Kantor BKD Papua Barat, Dibuka Usai Ditebus Babi Adat

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Aksi honorer 1.002 kuota 2021 Pemprov Papua Barat berbuntut pemalangan kantor BKD dengan bambu adat pada Rabu (10/9/2025). Palang akhirnya dibuka setelah Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lasarus Indow menyerahkan seekor babi sesuai prosesi adat Arfak.

Honorer menggelar demonstrasi menuntut kejelasan janji pengangkatan sebagai pegawai. Mereka memblokade kantor BKD menggunakan bambu adat sakral yang diyakini masyarakat Pegunungan Arfak.

Lasarus yang juga tokoh intelektual Arfak turun langsung menemui massa. Dia menenangkan pendemo dan menebus palang dengan menyerahkan seekor babi melalui prosesi adat.

Baca juga:  Pasca Penyerahan DPA, DPRK Desak Penataan Ruangan Dewan bisa Dipercepat

“Jadi, honorer yang demo di BKD hari Rabu. Mereka palang kantor dengan mambu adat sehingga tidak bisa sembarang dibuka. Masyarakat Arfak mempercayai adat itu sehingga palang harus dibuka dengan menyerahkan babi dan kemarin saya sendiri yang menyerahkan,” ujarnya saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (12/9/2025).

Dia menginginkan agar BKD segera mempercepat proses pengangkatan honorer. Menurutnya, aksi demo berulang justru bisa mencoreng wibawa pemerintah daerah.

“Saya selalu senior yang sudah ada sejak gubernur pertama di provinsi ini minta coba instansi yang bertugas coba diselesaikan dengan baik. Karena honorer mereka juga bagian dari keluarga kita, ada adik, ipar, dan saudara kita di situ. Kerja dengan baik menyelesaikan persoalan yang ada, jangan menambah masalah baru, jangan bikin susah bapak gubernur,” tuturnya.

Baca juga:  Polda Papua Barat Musnahkan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Sebanyak 34,16 Gram

Di luar itu, Lasarus menyoroti perangkat daerah yang bekerja di luar kendali pimpinan. Dia menilai hal itu adalah bentuk ketidakpatuhan.

“Saya ingatkan untuk kita semua yang ada di provinsi ini agar kerja dengan baik sesuai arahan pimpinan. Karena semua yang dikerjakan akan diminta pertanggungjawaban dan jika satu berbuat salah maka semua akan terkena imbasnya,” pesannya.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Tunggu Arahan Pusat Terapkan WFH

Dia menambahkan pemimpin provinsi harus mampu membawa rakyat Papua Barat menuju kesejahteraan. Tugas itu, kata Lasarus, dijalankan lewat perangkat daerah dan ASN yang profesional.

“Mari bekerja dengan baik laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan profesional. Mentaati aturan dan pimpinan maka berkas yang baik pasti akan kembali kita peroleh. Berkat itulah yang kita bawa untuk istri/suami dan anak-anak di rumah,” ucapnya. (LP14/red)

Latest articles

PBVSI Manokwari Siapkan Turnamen Voli untuk Pelajar dan Umum Tahun Depan

0
MANOKWARI, Linkpapua.id– Pelaksanaan Turnamen Bola Voli yang digelar Komunitas Voli Manokwari dipastikan akan berlanjut pada tahun depan. Komitmen tersebut disampaikan Ketua terpilih Persatuan Bola...

More like this

PBVSI Manokwari Siapkan Turnamen Voli untuk Pelajar dan Umum Tahun Depan

MANOKWARI, Linkpapua.id– Pelaksanaan Turnamen Bola Voli yang digelar Komunitas Voli Manokwari dipastikan akan berlanjut...

Tak Terhalang Domisili, Peserta JKN Asal Biak Rasakan Pelayanan Optimal di Manokwari

MANOKWARI, LinkPapua.id – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kabupaten Biak, Papua, tetap memperoleh...

Dominggus Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gereja GKI Betel Bremi, Sumbang 500 Sak Semen

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung...