TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mengukuhkan delapan auditor baru dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwas) 2025. Bupati Yohanis Manibuy menegaskan pentingnya memperkuat fungsi pengawasan pemerintah daerah.
Rakorwas ini digelar di Sasana Karya Kantor Bupati, Distrik Menimeri, Kamis (24/7/2025). Kegiatan diinisiasi Inspektorat Bintuni dan menghadirkan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat.
Acara diawali dengan penyerahan piagam audit internal dari BPKP Papua Barat. Dilanjutkan dengan pengukuhan delapan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta penandatanganan fakta integritas.
Delapan auditor yang dikukuhkan terdiri atas auditor muda, madya, dan pertama. Pengukuhan ini bagian dari tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Bupati Yohanis menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat dan BPKP atas pengukuhan auditor tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk memperkuat pengawasan internal di lingkungan Pemda.
Menurutnya, Inspektorat memiliki peran strategis dalam hal pembangunan yakni mencegah bentuk penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara yang menurunkan kepercayaan masyarakat.
Bupati Yohanis menegaskan, keberadaan APIP sangat penting untuk membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi program-program pemerintah. Dia menyebut peningkatan jumlah auditor harus menjadi perhatian.
“Tadi menurut BPKP petugas pengawas kita masih sangat minim untuk pengawasan jalannya roda pemerintahan kita dalam berbagai hal, untuk itu kedepan saya harap kita kerjasama sehingga auditor kita bisa bertambah banyak sehingga fungsi pengawasan kita dapat berjalan bersama-sama,” ujarnya.
Dia juga meminta pengawasan yang efektif profesional dan akuntabel dari inspektorat sangat dibutuhkan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang kuat, seluruh program pemerintah tidak bisa berjalan secara optimal dan berpotensi terjadi ketimpangan bahkan bisa disalahgunakan.
Kepala BPKP Papua Barat, Eko Hery Winarno, menyebut jumlah auditor di Inspektorat Teluk Bintuni masih sangat terbatas. Menurutnya, hal ini harus segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
“Inspektorat Bintuni baru level satu sementara di kabupaten lainnya inspektoratnya minimal sudah level 3. Ini jadi tantangan yang harus diseriusi,” kata Eko.
Dia menyebut peningkatan status Inspektorat membutuhkan dukungan penuh dari kepala daerah dan seluruh OPD. Termasuk dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta sinergi antarinstansi.
Eko juga menekankan pentingnya peran inspektorat bukan hanya dalam pengawasan, tetapi juga pencegahan dan pendampingan. Menurutnya, Inspektorat yang kapabel harus mampu memberi peringatan dini.
“Inspektorat tanpa diminta pun harus bisa memuat kegiatan early warning, pendampingan, sosialisasi dan memberikan atensi terhadap semua hal yang terjadi di Bintuni yang urgent, mendesak, strategis untuk kegiatan/program yang kemungkinan memiliki risiko,” ujar Eko lagi.
BPKP berkomitmen mendorong Inspektorat Teluk Bintuni agar tak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi. Piagam audit yang diserahkan menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (LP5/red)
