MANOKWARI, Linkpapua.id-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat  melaksanakan  Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja pada Senin (19/1/2026)  bertempat di aula Kanwil Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Kepala Ombudsman Papua Barat Amus Atkana.

Dalam kesempatan itu, Atkana menyebutkan pihaknya dipercayakan negara untuk mengawasi pelayanan publik.” Semangat Zona Integritas harus terus dipertahankan karena publik  memilik hak dasar. Dengan upaya membangun mitra yang dilaksanakan oleh Ombudsman, maka hak dasar untuk mendapatkan pelayanan publik dapat tercapai,”ungkap dia.

Kepala Kantor Wilayah Hukum Papua Barat Sahata Marlen Situngkir mengungkapkan, komitmen bersamanya dalam pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2026.

“Penandatangamam ini merupakan komitmen bersama kita yang konsisten. Reformasi birokrasi menjadi alat ukur karena sebaga ASN penting untuk memiliki integrigas,”ujar dia.

Ia juga mengatakan tahun 2026 menjadi fase penting dalam memastikan kualitas pembangunan Zona Integritas, sehingga seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua Barat diharapkan terus menjaga konsistensi kinerja, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta mempertanggungjawabkan setiap komitmen dan perjanjian yang telah ditandatangani.(LP3/Red)