MANOKWARI, LinkPapua.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kepungan asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Papua Barat. Gangguan terjadi pada kegiatan pendidikan, mobilisasi manusia, barang dan jasa, hingga penerbangan.
“Anak-anak sekolah di Kaimana diliburkan sejak hari Jumat minggu lalu dan Manokwari mulai hari ini diliburkan karena kondisi asap,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani dalam rapat penanganan karhutla di Ruang Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (7/10/2026).
Gangguan juga terjadi pada transportasi udara akibat jarak pandang yang terganggu asap. Penumpang dari luar Papua Barat yang hendak menuju Manokwari bahkan masih tertahan di Sorong.
Lakotani mengaku ikut terdampak kondisi tersebut saat berada di Kaimana. Dia tertahan di Kaimana sejak Kamis hingga Senin karena pesawat tidak dapat masuk ke Manokwari.
“Puji Tuhan, hari ini pesawat Batik Air sudah bisa mendarat di Manokwari,” ujarnya.
Menurut Lakotani, karhutla kini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Kondisi itu membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan lebih besar untuk penanganan.
Upaya penanganan juga menghadapi keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Kondisi itu membatasi ruang Pemprov Papua Barat dalam melakukan penanganan karhutla.
Karena itu, Pemprov Papua Barat mendorong keterlibatan PIP, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam penanganan dampak karhutla. Perwakilan Genting Oil juga hadir dalam pertemuan penanganan tersebut.
“Kita sudah ada kesepakatan bersama dengan teman-teman PIP, SKK Migas dan KKKS lainnya untuk bersama-sama merapatkan penanganan karhutla ini,” ucap Lakotani.
Pemprov Papua Barat juga mendorong agar kondisi karhutla ditetapkan sebagai keadaan darurat atau mendapat penanganan sebagai bencana. Status tersebut diharapkan membuka dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan karhutla.
Lakotani menyebut salah satu dukungan yang dibutuhkan ialah operasi modifikasi cuaca. Sebelumnya, helikopter water bombing yang berada di Babo ditarik pada 27 September 2026 untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan.
“Kita berharap ada intervensi pemerintah pusat, karena kalau tidak dilakukan intervensi, kondisi ini akan semakin sulit,” terangnya.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan peluang operasi modifikasi cuaca di Papua Barat masih terbuka. Pelaksanaannya bergantung pada keberadaan awan yang dapat disemai.
Menurut Tri, fenomena El Nino tahun ini membuat kondisi Papua Barat relatif kering. BMKG memperkirakan musim hujan mulai memasuki Papua Barat pada November, meski hujan lebih cepat berpeluang terjadi pada akhir Oktober.
“Memang pada tahun 2026 terdapat fenomena El Nino yang sangat tinggi sepanjang sejarah modern, bahkan lebih kuat dari tahun 2015,” ungkap Tri saat mengikuti rapat secara daring
Tri menjelaskan operasi modifikasi cuaca dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan awan yang tersedia. Sekitar 11 Oktober, diperkirakan terdapat gumpalan awan yang cukup baik untuk dimanfaatkan.
BMKG siap memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi regulator dan supervisi dalam operasi modifikasi cuaca. Sejumlah operator juga telah disiapkan dengan pesawat untuk menjalankan misi tersebut.
“Peluang untuk modifikasi cuaca tidak ada setiap hari, mungkin empat sampai lima hari sekali. Jadi kecepatan dalam pelaksanaan sangat penting agar hasilnya memuaskan,” jelasnya.
Tri berharap operasi modifikasi cuaca dapat membantu mengurangi dampak karhutla di Papua Barat. Wilayah Teluk Bintuni menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena mengalami kondisi asap cukup berat.
Sementara itu, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ida Pramuwardani memaparkan kondisi atmosfer dan sebaran titik panas di Papua Barat. Berdasarkan pemantauan satelit, terdapat 53 titik panas di Papua Barat dari total 747 titik panas di seluruh wilayah Papua.
Jumlah hotspot di Papua Barat sempat meningkat menjadi 61 titik pada 1 Oktober. Angka tersebut masih berada di atas 50 titik dalam dua hari terakhir.
Asap yang menyelimuti Papua Barat tidak hanya berasal dari wilayah setempat. BMKG mendeteksi kiriman asap dari Papua bagian selatan yang terbawa angin dari arah tenggara hingga timur.
“Papua Barat dilanda asap tebal dan persisten selama seminggu terakhir. Asap berasal dari Bintuni, Fakfak Kaimana dan provinsi Papua Selatan,” bebernya.
Kondisi tersebut membuat indeks aerosol di Papua Barat, terutama wilayah selatan, berada pada level tinggi. Konsentrasi karbon monoksida dan PM2.5 juga diperkirakan masih tinggi hingga 9–10 Oktober.
BMKG memprediksi potensi karhutla di Papua Barat masih berada pada kategori rendah hingga tinggi pada 8–14 Oktober. Wilayah yang perlu mendapat perhatian antara lain Teluk Bintuni, Panokwali, Teluk Wandama dan Kainama.
Di sisi lain, terdapat peluang pertumbuhan awan hujan pada 11–15 Oktober dengan potensi lebih signifikan pada 12–14 Oktober. Kondisi tersebut dipengaruhi kelembapan udara, suhu muka laut, serta adanya belokan angin di wilayah Papua Barat.
Puncak potensi pertumbuhan awan diperkirakan terjadi sekitar 13–14 Oktober. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi melalui operasi modifikasi cuaca sebelum kesempatan itu kembali berkurang.
Pemprov Papua Barat meminta BMKG memberikan rekomendasi teknis mengenai waktu terbaik pelaksanaan modifikasi cuaca. PIP, SKK Migas dan KKKS juga diharapkan menyampaikan kesiapan dukungan dalam penanganan karhutla.
Dengan asap yang telah mengganggu sekolah, penerbangan dan mobilisasi masyarakat, Pemprov Papua Barat menilai penanganan karhutla membutuhkan intervensi bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor usaha didorong terlibat dalam penanganan tersebut. (LP14/red)
